Unbanked People : Sebuah Tantangan untuk Indonesia


Tantangan terbesar bagi setiap industri keuangan adalah menjangkau unbanked people, atau kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Tugas utama industri keuangan sejatinya adalah bertindak sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara kelompok masyarakat yang memiliki likuiditas berlebih (excess liquidity) dengan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan likuiditas. Tantangan tersebut semakin berat, mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 etnis dan suku yang beragam, serta lebih dari 250 juta penduduk. Faktanya, menurut survey World Bank terhadap penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun (2014), hanya sebesar 36% yang memiliki rekening di Lembaga Keuangan Formal. Lebih lanjut, hanya 27% yang memiliki tabungan, dan hanya sebesar 13% yang meminjam di Lembaga Keuangan Formal!

Unbanked people Indonesia yang umumnya berada di daerah pedesaan terpencil, masih menyimpan Uang Tunainya di bawah bantal, celengan, maupun di laci lemarinya. Metode pinjam meminjam secara tradisional seperti arisan dan patungan menjadi produk unggulan bagi mereka dalam bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembayaran tagihan rumah tangga seperti listrik dan air dilakukan dengan mendatangi loket pembayaran yang jaraknya jauh dari rumah. Layanan lembaga keuangan formal tidak lagi mampu menjangkau mereka karena keterbatasan modal, sumber daya manusia, infrastruktur, dan rumitnya prosedur dalam mendirikan Kantor Cabang. Belum lagi jika dikaitkan dengan hitung-hitungan cost and benefit yang nyata-nyata akan memberikan kerugian bagi lembaga keuangan. Cara tradisional seperti ini diyakini sudah mentok dan tidak bisa menjangkau unbanked people yang bankable di Indonesia.



Solusi : Smartphone sebagai Sarana Digital Outreach

Teknologi mobile phone berkembang sangat masif dalam 20 tahun terakhir di Indonesia. Data terakhir menunjukan bahwa pengguna aktif mobile phone di Indonesia telah mencapai angka 282 juta pengguna. Artinya, rata-rata setiap individu memiliki lebih dari 1 unit mobile phone. Dengan lebih besarnya jumlah pengguna mobile phone dibandingkan dengan pemilik rekening di Lembaga Keuangan, maka satu-satunya cara dalam menjangkau unbanked people adalah penggunaan mobile phone sebagai sarana Digital Outreach. Potensi ini diperkuat dengan data hasil survey e-Marketer, yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 Negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia pada Tahun 2016, yaitu sebanyak 69,4 juta pengguna. Bahkan diprediksi Indonesia akan menempati peringkat ke-4 dunia di tahun 2018.

Rasanya kita sepakat bahwa prediksi tersebut mungkin saja terjadi. Layanan finansial berbasis teknologi, termasuk teknologi smartphone (Financial Technology) kini banyak menjamur di Indonesia. Bank Indonesia mencatat bahwa setidaknya saat ini terdapat 96 perusahaan Financial Technology yang berkembang di Indonesia. Sebagian besar perusahaan tersebut merupakan pemain baru (start-up company) yang berkembang sejak 5 tahun terakhir. GOJEK merupakan salah satu contoh sukses perusahaan Financial Technology di Indonesia. Bisnis GOJEK bermula dari jasa penghubung antara pengguna ojek dengan tukang ojek. Pola bisnis tersebut kemudian terus berkembang menjadi jasa penyedia “segalanya”, mulai dari makanan, mobil, antar barang, belanja, tiket bioskop, hingga pijat dan salon! Suksesnya GOJEK juga tidak terlepas dari tagline kampanye promosi yang mengusung tema “Karya Anak Bangsa”. Selain GOJEK, contoh perusahaan Financial Technology lainnya yang diyakini akan akrab di telinga kita adalah Finpay, Finnet, dompetku, t-cash, kaspay, uangteman, dan masih banyak lagi.

Lantas, bagaimana kaitannya dengan fungsi intermediasi lembaga keuangan?

Metode tradisional seperti arisan dan patungan kini bisa dilakukan secara virtual. Beberapa perusahaan Financial Technology seperti uangteman, pinjam, modalku, kitabisa, dan taralite menyediakan fasilitas pinjam meminjam. Investor dengan mudah bisa memilih perusahaan mana yang akan dibiayai. Peminjam juga dengan mudah mengajukan fasilitas pinjaman secara on-line. Untuk memastikan kredibilitas si peminjam, perusahaan Financial Technology akan melakukan proses screening terhadap calon peminjam dengan melakukan asesmen, verifikasi, hingga pemeringkatan (credit rating) yang akan menentukan tingkat suku bunga pinjaman. Semakin baik nilai credit rating dari calon peminjam, maka tingkat suku bunga pinjaman akan semakin ringan. Cukup dengan klik, maka kebutuhan pembiayaan dengan mudah akan terpenuhi.

Metode ini merupakan sebuah terobosan baru dalam menjalankan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Kemudahan yang diberikan akan mengalahkan metode konvensional. Setidaknya ada 5 keunggulan utama dari Financial Technology, yaitu murah, cepat, dapat diakses di mana saja, dapat diakses kapan saja, dan dapat diakses melalui media apa saja, baik komputer, tab, maupun smartphone.

Dari sisi biaya dan kecepatan, Financial Tecnology tentu akan lebih murah dan cepat. Lembaga Keuangan tidak perlu membuka Kantor Cabang di daerah yang akan menyedot anggaran operasional dan investasi, yang justru pada akhirnya justru akan merugikan. Investor juga tidak perlu repot mendatangi Kantor Cabang Bank untuk menyimpan excess liquidity dan mengisi aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan yang membingungkan. Sedangkan peminjam, tidak perlu mengisi aplikasi kredit yang ribet dan menunggu kepastian kapan terbitnya Surat Keputusan Kredit.

Konsep ini diyakini akan menjadi bagian dari rencana bisnis ke depan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan untuk menggapai unbanked people di Indonesia. Sebagai contoh, CEO DBS, Piyush Gupta, menegaskan kepada Financial Times bahwa agar tetap eksis di peta persaingan bisnis jasa keuangan, setiap bank wajib melakukan transformasi dengan memfokuskan diri terhadap layanan digital dalam 5 tahun ke depan. Gupta akan memimpin DBS dalam merubah total pola bisnis konvensional menjadi bisnis digital dalam beberapa tahun ke depan. Hal yang sama diungkapkan oleh strategi HSBC ke depan dengan taglinenetwork of business connecting the world”. Sebagai penduduk Indonesia, tentunya kita bangga bahwa BRI telah meluncurkan satelit perbankan pertama di dunia yang diberi nama BRISat pada 19 Juni 2016. Tujuannya tidak lain untuk menggapai unbanked people di seluruh pelosok Indonesia melalui pengembangan layanan perbankan secara digital. Satelit ini diyakini akan menghemat biaya operasional BRI hingga mencapai 40%.


Tantangan Bagi Regulator : Iklim Yang Kondusif dan Perlindungan Konsumen

Regulator Jasa Keuangan dan Komunikasi di Indonesia, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu bekerja ekstra keras dalam menyikapi fenomena ini. Perkembangan Financial Technology adalah sebuah peluang emas dalam memajukan ekonomi Indonesia, bukan sebaliknya. Kita tidak ingin start-up company tidak mampu berkembang di Indonesia karena sulitnya regulasi dan tekanan persaingan tidak sehat dari conventional company yang sudah lebih dahulu mengakar di Indonesia. Aksi demonstrasi menjurus anarkis sejumlah perusahaan taksi yang menolak berkembangnya sebuah perusahaan Financial Tecnology di Indonesia pada beberapa waktu yang lalu, harus menjadi pelajaran bagi kita bersama.

Regulator perlu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dengan menciptakan regulasi yang adil, transparan, tidak memihak, dan mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia. Semakin banyak start-up company asli buatan Indonesia tentu akan memperkuat fondasi dan stabilitas perekonomian Indonesia. Manfaat yang ditimbulkan sangat banyak, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapabilitas dan intelektual kaum muda penerus bangsa, mendorong timbulnya UMKM baru secara masif, dan diversifikasi struktur risiko keuangan. Di sisi lain, aspek perlindungan konsumen agar pengguna Financial Technology merasa aman dan nyaman juga menjadi sebuah agenda penting yang harus dipikirkan bersama oleh seluruh Regulator.

Bukankah menghitung dengan Kalkulator akan lebih cepat dibandingkan dengan jari tangan?
Manado, sebuah Surga yang Penuh Tantangan


Posisi strategis di pintu gerbang Asia Pasifik menjadikan Manado sebagai salah satu Kota yang memiliki daya tarik paling apik di Kawasan Timur Indonesia. Dari sektor pariwisata, anugerah keindahan alam membuat Manado memiliki sejuta destinasi wisata seperti Taman Laut Bunaken, Pulau Siladen, Danau Tondano, Kawasan Boulevard, Pulau Lembeh, Bukti Kasih, Gunung Tumpa, dan masih banyak lagi. Kuliner khas Minahasa menjadi menu santapan wajib bagi turis yang singgah di Kota Manado, mulai dari Tinutuan, Cakalang Fufu, Tindarung Bakar Rica, sampai dengan sajian kopi khas Manado. Penduduk asli Kota Manado juga terkenal dengan keramahtamahannya. Menurut survey Kerukunan Umat Beragama yang dibuat oleh Kementerian Agama (2015), Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang memiliki toleransi umat beragama tertinggi, setelah Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Maluku.

Sayangnya, potensi tersebut belum benar-benar dimanfaatkan. Untuk urusan kemudahan mengakses bisnis dan fasilitas umum, rasanya belum dapat dijumpai penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi layaknya di Kota Jakarta. On-line shop asli Manado juga masih sangat terbatas. Penyedia barang dan jasa yang memberikan layanan kartu debit dan kartu kredit memang sudah banyak tersedia, namun lokasinya masih terbatas di seputaran mall dan shopping center. Penggunaan uang elektronik masih terbatas hanya di pintu masuk pusat perbelanjaan Kawasan Mega Mas. Apalagi smart card, yang hingga kini masih menjadi impian bagi masyakarat Manado.

Beralih ke keuangan daerah, pembayaran gaji wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih menggunakan Uang Tunai. Benar, setiap bulannya mulai dari Ketua DPRD hingga ajudan mesti menghadap Bendahara untuk mengambil nafkahnya. Untungnya hal tersebut tidak dijumpai di ranah eksekutif. Pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah telah menggunakan transfer ke rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank SulutGo. Sayangnya, pembayaran fasilitas lainnya seperti uang lembur dan perjalanan dinas, serta honorarium dari seorang pegawai honorer masih menggunakan cara tradisional, Uang Tunai. Padahal, pembayaran gaji secara tunai memiliki banyak efek negatif seperti keamanan, ketepatan jumlah, dan memakan inefisiensi sumber daya. Belum lagi, skema pencairan dana di kas umum daerah masih menggunakan cara kuno. Bendahara harus bersusah payah datang ke Kantor Cabang Bank SulutGo sebagai pemegang rekening kas daerah, untuk menandatangani formulir instruksi pencairan dana. Melihat fakta tersebut, rasanya Manado masih jauh dari kata Smart City, kota yang memanfaatkan sumber daya dan penggunaan data secara efisien untuk kesejahteraan penduduknya.


Upaya Bank Indonesia Wujudkan Manado sebagai Smart City

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara melihat fenomena ini sebagai suatu tantangan tersendiri. Pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai pada tahun 2014 di Jakarta, segera diikuti oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, termasuk di Kota Manado. Sebagai langkah awal, kalangan legislatif dan eksekutif daerah dijadikan sasaran tembak. Sosialisasi menjadi suatu keharusan dan rapat koordinasi perlu segera dilaksanakan. BI mengajak seluruh elemen baik dari institusi keuangan, pemerintah daerah, maupun anggota dewan, untuk duduk bersama memetakan strategi elektronifikasi (merubah pola pembayaran tunai menjadi non tunai) yang dapat diterapkan Kota Manado. Saling silang pendapat di antara pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang lumrah dan dapat dimaklumi, sepanjang masih dalam koridor elektronifikasi.

Langkah tersebut membuahkan hasil. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, Bank Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) elektronifikasi bersama dengan 3 (tiga) pihak sekaligus, yaitu DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, dan Pemerintah Daerah Kota Manado. Semuanya sepakat agar elektronifikasi menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan bagi pembangunan Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado.


Tantangan selanjutnya adalah mengimplementasikan apa yang sudah disepakati. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat koordinasi yang cukup sulit. Ya, koordinasi. Sebuah kata yang mudah namun sulit untuk diwujudkan. BI perlu memahami bisnis proses transaksi keuangan di pemerintah daerah sebelum akhirnya menawarkan solusi jitu yang implementatif. Setelah mempertimbangkan banyak hal, BI dan Pemda menyepakati upaya elektronifikasi melalui pembayaran fasilitas non gaji bagi ASN dan pembayaran gaji bagi pegawai honorer menjadi cita-cita yang disepakati bersama. Pengembangan aplikasi berbasis on-line juga menjadi ruang lingkup kesepakatan agar Bendahara tidak perlu repot mendatangi Kantor Cabang Bank SulutGo untuk mencairkan dana di rekening kas umum daerah.

Well, implementasi elektronifikasi keuangan daerah akhirnya terwujud dengan ditandatanganinya 2 (dua) jenis Perjanjian Kerjasama pada 14 November 2015. Pertama, mengenai Pengembangan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau yang disebut dengan KASDA On-Line. Kedua, mengenai elektronifikasi pembayaran fasilitas non gaji kepada ASN dan honorarium bagi tenaga honorer. Dengan adanya payung hukum ini, Bank SulutGo dapat memberikan layanan yang maksimal kepada Pemerintah Daerah, terutama bagi transaksi keuangan di lingkup internal. Tidak hanya Kota Manado, beberapa Kota / Kabupaten di Sulawesi Utara seperti Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bahkan daerah terpencil seperti Kabupaten Kepulauan Sitaro juga langsung melakukan hal yang sama!

Upaya mewujudkan Manado sebagai Smart City memang tidak cukup sampai di sana. Banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Mulai dari pengembangan internet service provider yang belum merata di seluruh daerah, meningkatkan jumlah merchant yang menyediakan card reader, hingga ke penciptaan Smart Card untuk pembayaran sarana dan transportasi umum. Di tahun 2016, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tengah membangun suatu project bernama Regional Investor Relations Unit (RIRU) yang bertujuan membangun persepsi positif dan mendatangkan para investor untuk berinvestasi di Sulawesi Utara. Investasi asing yang ditanamkan di daerah diyakini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi perekonomian daerah, namun juga bagi pengembangan sumber daya dan teknologi informasi. Satu hal yang pasti, Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong Kota Manado sebagai salah satu Smart City di Kawasan Timur Indonesia dalam mewujudkan sebuah Smart Nation. Tunggu gebrakan selanjutnya! Smart Central Bank for Smart Nation!

Belajar dari Brexit

Berita Bristish Exit (brexit) beberapa waktu lalu menggemparkan dunia. Setelah melakukan jajak pendapat dengan rakyatnya, pemerintah Inggris harus memutuskan untuk keluar dari kongsi ekonomi Uni Eropa. Skor hasil jajak pendapat mencatatkan kemenangan tipis kaum brexit atas kaum British Remain (bremain) : 51,8% berbanding 48,2%. Hasil ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? Masyarakat Inggris terpecah menjadi dua kubu yang saling berbeda pandangan. Kriminalitas dan SARA, meski tidak menjurus ke tindakan anarkis, menjadi tamparan sosial baru bagi Inggris pasca brexit. Perdana Menteri Inggris, David Cameroon yang mendukung agar Inggris tetap berada dalam pelukan Uni Eropa, langsung mengundurkan diri sehari setelah hasil jajak pendapat dirilis, digantikan dengan juniornya dari Partai Konservatif, Theresa May yang ironisnya, juga mendukung bremain.

Negara-negara di Uni Eropa langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil brexit. Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya para pemimpin Benua Biru yang harus merelakan Inggris mengucapkan selamat tinggal setelah kurang lebih 40 tahun bersama. Hubungan perdagangan, tenaga kerja, dan imigrasi antara Negara Uni Eropa dengan Inggris yang selama ini simple, kini menjadi sebuah tantangan besar bagi Uni Eropa. Semboyan unifikasi yang didambakan oleh Uni Eropa menjadi retak. Isu ekonomi pasca brexit menjadi perhatian utama seluruh Bank Sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia. Para central bankers beramai-ramai mencari jalan terbaik agar efek negatif brexit dapat diminimalisir.


Well, pilihan masyarakat haruslah tetap menjadi yang utama. Presiden Amerika Serikat ke-32, Franklin D. Roosevelt, mengatakan bahwa “The ultimate rulers of our democracy are not a President, but the voters of this country”. Ya, penguasa tertinggi dalam sebuah tatanan demokrasi bukanlah seorang Presiden, tetapi suara masyarakat. Hal itu yang terjadi di Inggris ketika brexit menjadi pilihan utama (meskipun hanya unggul tipis) masyarakatnya.

Beralih ke sisi positif, menurut Saya ada satu hal yang perlu digarisbawahi dalam fenomena tersebut. Rasa nasionalis yang dimiliki oleh masyarakat Inggris dan Pemerintahnya sangat kuat. Pemerintah tidak melakukan protes terhadap hasil jajak pendapat, meskipun sudah jelas Panglimanya memilih untuk tetap berada di Uni Eropa. David Cameroon dengan besar hati memilih untuk meletakkan jabatannya. Simaklah statement dari suksesornya, Theresa May yang mengatakan bahwa, “Kita tidak mungkin merubah keputusan ini. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mendapatkan manfaat maksimal dengan berada di luar Uni Eropa”. Ini menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat Inggris. Sebuah teori dasar ekonomi mengatakan bahwa, yang dibutuhkan untuk mendapatkan peluang kerja yang banyak dan gaji yang tinggi adalah sebuah persaingan ekonomi yang kompetitif. Ya, nantinya Negara Uni Eropa akan menjadi lawan tanding ekonomi bagi Inggris. Dengan skala ekonomi terbesar kedua setelah Jerman, produk Inggris tentunya akan memiliki bargaining position yang sulit ditandingi lawannya.


National Payment Gateway : Semangat Nasionalisme Yang Menyatukan Nusantara

Mencoba mengaitkan sisi positif yang bisa diterapkan di Negara Indonesia, rasa nasionalisme tentunya menjadi faktor utama yang sangat penting. Pemerintah Inggris yang mementingkan pilihan rakyat di atas segalanya harus ditiru. Smart initiatives yang diletakkan atas kepentingan rakyat menjadi mutlak diperlukan bagi pengambil kebijakan di Indonesia, termasuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Perannya sebagai motor kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial memegang kunci penting bagi perekonomian Indonesia.

Bicara mengenai sistem pembayaran, kita sepakat bahwa penggunaan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan Smart Card memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembayaran. Cukup digesek ke alat pemindai kartu (card reader) maka segala transaksi dapat kita lakukan. Mulai dari membeli kebutuhan rumah tangga di pasar swalayan, membayar pesawat tiket secara on-line, bahkan membayar angkutan umum. Semua menjadi sangat mudah!


Tapi dibalik semua itu, tahukah Anda bahwa ada salah satu sisi negatif dari smart transaction tadi, terutama yang menggunakan kartu kredit. Pastinya logo MasterCard atau Visa menjadi top of mind masyarakat Indonesia bila ditanya mengenai kartu kredit. Ya, MasterCard dan Visa merupakan prinsipal (penerbit) yang berasal dari Negara asing. Indonesia saat ini hanya memiliki satu prinsipal kartu kredit yakni PT. Rintis Sejahtera (Prima). Dalam skemanya, transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu MasterCard dan Visa akan melibatkan beberapa pihak, yaitu Bank pemegang kartu (cardholder’s bank), Bank penyedia barang (merchant’s bank), dan Bank penyelesai transaksi (settlement’s bank) di dalam suatu jaringan yang dinamakan MasterCard / Visa network. Dari sisi perbankan, setelah dilakukan penyelesaian transaksi, settlement’s bank akan menalangi sejumlah dana yang kita belanjakan kepada merchant’s bank. Dana talangan tersebut kemudian akan digantikan oleh cardholder’s bank kepada settlement’s bank. Sedangkan dari sisi pelaku ekonomi, pemegang kartu akan mendapatkan tagihan dari cardholder’s bank, dan penyedia barang akan mendapatkan dana hasil penjualan melalui merchant’s bank. Rangkaian proses ini tidak gratis dan biasanya membutuhkan waktu 2 (dua) hari karena dilakukan di luar negeri.

Setidaknya ada 3 (tiga) efek negatif dari transaksi ini. Pertama, adanya biaya tambahan transaksi berupa processing fee yang harus dibayar Bank kepada MasterCard dan Visa. Sebagai gambaran setiap tahunnya rata-rata perbankan harus membayar processing fee sebesar USD 217 Juta. Kedua, merchant’s bank akan menanggung biaya cost of fund selama 2 (dua) hari akibat penyelesaian transaksi yang dilakukan di luar Negeri. Terakhir, dana segar akan terbang ke luar negeri bersama transaksi tersebut. Tentunya, dana yang keluar akan memperburuk kinerja perekonomian, seiring meningkatnya hutang luar negeri pada potret transaksi berjalan.

Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam melihat efek negatif dari penggunaan transaksi kartu kredit prinsipal asing. Ada sebuah solusi yang sekaligus membuncahkan semangat nasionalisme seperti fenomena brexit. Sejak tahun 2012, Bank Indonesia bercita-cita untuk membentuk sebuah National Payment Gateway (NPG), sebuah skema penyelesaian transaksi kartu kredit yang dilakukan di tanah air. Indonesia akan memiliki satu gerbang settlement yang dapat menyelesaikan sendiri seluruh transaksi kartu kreditnya tanpa harus bergantung pada MasterCard maupun Visa. Berbagai efek positif dapat diraih apabila penyelesaian transaksi kartu kredit dapat dilakukan di Indonesia. Penyelesaian transaksi akan lebih cepat, dana segar tidak akan terbang ke luar negeri, dan tentunya biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan kartu kredit akan lebih efisien. Percayalah, bahwa NPG akan mendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, menyatukan Nusantara, dan menjadikan Indonesia sebagai Smart Nation! Smart Central Bank for Smart Nation!


Ledakan populasi manusia menjadi sumber utama permasalahan di berbagai kota besar, sepeti kemacetan, kebersihan, infrastruktur, migrasi, pendataan penduduk, dan sebagainya. Wajar saja, sebagai sumber ekonomi utama di suatu Negara, kota memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat. Peluang kerja maupun bisnis di daerah perkotaan menjadi madu bagi penduduk desa. Di Indonesia, kerap kali kita membaca berita dari media cetak maupun elektronik bahwa pasca Idul Fitri, penduduk Kota kembali bertambah. Ingin terhindar dari risiko pengangguran yang berkorelasi positif dengan kriminalitas, seorang Walikota di suatu daerah bahkan mencanangkan ingin memperketat sistem pendataan penduduknya dan berniat memulangkan pendatang ke daerah asalnya apabila orang tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap di daerahnya. Tentu saja terlepas dari pertanyaan apakah sistem pendataan penduduknya sudah memadai?

Di sisi lain, sejalan dengan teorinya, perkembangan teknologi akan terus berpacu dengan cepat mendukung setiap kebutuhan manusia. Handphone yang sejak mula dianggap barang tersier kini beralih fungsi menjadi barang sekunder, bahkan barang primer bagi beberapa kelompok masyarakat menengah ke atas. Nah, dalam perkembangannya Smart City kemudian dianggap menjadi sebuah solusi mengatasi permasalahan masyarakat di sebuah Kota. Konsep Smart City yang mengedepankan pengelolaan sumber daya dengan menggunakan big data yang terintegrasi mulai dari transportasi, layanan pemerintah, bantuan pemerintah, pajak dan retribusi, payment point, dan energi, menjanjikan suatu keniscayaan kehidupan Kota yang lebih baik, efisien, jauh dari kesan kumuh, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Untuk mewujudkan sebuah Smart City, sejatinya mutlak dibutuhkan sebuah Smart Money atau Uang cerdas. Bagaimana bentuk Uang cerdas tersebut? Simak cerita di bawah ini :


Cerita si Nodi

Nodi adalah seorang karyawan swasta yang hidup sendiri di sebuah apartemen di sebuah Kota di Indonesia. Setelah bangun pagi, seperti biasanya Nodi memulai aktivitasnya dengan sarapan. Karena tidak pandai memasak, Nodi kemudian mengeluarkan handphone-nya untuk memesan sarapan melalui aplikasi yang menyediakan layanan antar menu sajian buatan hotel, restoran, layanan cepat saji, warung kecil, bahkan pedagang kaki lima! Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Uang cerdas yang Nodi miliki sehingga Nodi tidak mengeluarkan Uang tunai untuk membayar sarapannya. Cukup dengan mengisi data di aplikasi handphone-nya, Nodi telah merampungkan transaksinya. Segera setelah transaksi, dering handphone Nodi berbunyi menandakan adanya e-mail masuk yang berisi bukti transaksi pembayaran makanan.

Setelah sarapan dan mandi pagi, Nodi kemudian berangkat ke kantor dengan menggunakan bus. Setibanya Nodi di halte, seorang petugas menjulurkan tangan ke arah Nodi seraya meminta Nodi untuk menunjukkan Uang cerdasnya. Nodi segera mengeluarkan Uang cerdas dari dompet di saku belakangnya. Sejurus kemudian, Nodi menempelkan Uang cerdasnya ke sebuah alat pembaca kartu (card reader) dan seketika itu juga, alat tersebut mengeluarkan selembar bukti transaksi pembayaran yang telah Nodi lakukan. Tidak sampai 5 menit, roda bus yang ditumpanginya berputar dan mengantarkan Nodi ke kantornya.

Sesampainya di kantor, Nodi segera tercebur ke dalam aktivitas pekerjaan. Mulai dari membuat laporan untuk meeting minggu depan, memperbaiki draft rencana penjualan yang dilaporkan ke atasannya kemarin, hingga melayani customer melalui telepon. Di tengah padatnya aktivitas, telepon kantor di meja Nodi berdering. Di seberang sana, terdengar suara atasannya, memintanya melakukan perjalanan dinas untuk menemui seorang prime customer perusahaan di Singapura sore hari ini. Dengan cepat Nodi mengiyakan permintaan atasannya dan segera membuka laman penyedia jasa transportasi di notebook-nya. Nodi langsung memesan tiket pesawat terbang dengan tujuan Singapura dan memasukkan data Uang cerdasnya untuk pembayaran. Sedetik kemudian, pop-up notifikasi di notebook-nya muncul menandakan e-mail masuk yang berisi bukti transaksi pembayaran tiket pesawat yang baru saja dirampungkannya.


Satu Uang Cerdas Untuk Semua : Tantangan Bagi Sebuah Bank Sentral

Cerita si Nodi menggambarkan bagaimana mudahnya melakukan berbagai transaksi sehari-hari mulai dari membeli makan, naik bus, hingga membayar tiket pesawat ke luar negeri. Kemudahan tersebut semakin ditambah dengan satu Uang cerdas untuk semua transaksi yang Nodi lakukan. Nodi tidak perlu membawa banyak kartu di dompetnya, apalagi membawa Uang tunai. Mudah dan praktis!

Sejak lama, penggunaan suatu Uang cerdas untuk semua transaksi bahkan menjadi dambaan berbagai Negara di dunia. Dimulai dari dua orang cerdas asal Jerman bernama Helmut Grottrup dan Jurgen Dethloff yang menemukan sebuah automated chip card di tahun 1968, yang kemudian dikembangkan oleh perbankan, provider telepon, dan belakangan hingga ke berbagai layanan publik seperti rumah sakit dan angkutan umum. Dalam perkembangannya, Bank Sentral yang bertugas mengendalikan kebijakan moneter di suatu Negara dihadapkan pada sebuah tantangan layaknya dua sisi koin. Al-Laham et al. (2009) mengungkapkan dalam sebuah penelitiannya bahwa penggunaan uang elektronik akan mempersempit kontrol Bank Sentral dalam mengendalikan Uang beredar, yang pada akhirnya akan membatasi upaya pengendalian harga barang dan jasa di masyarakat. Apabila harga susah dikendalikan, maka kesejahteraan masyarakat yang menjadi taruhannya. Di sisi lain, penggunaan uang elektronik akan mempercepat sirkulasi Uang di masyarakat dan memberikan kemudahan transaksi. Biaya cetak Uang Kartal semakin menurun dan Uang Kartal yang beredar akan semakin efisien.

Tantangan tersebut tentunya juga dialami oleh Bank Indonesia. Banyaknya manfaat yang diberikan oleh sebuah Smart Money melatarbelakangi Bank Indonesia untuk terus mendukung penggunaan dan pengembangan Smart Money. Mulai dari pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai di tahun 2014, Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya implementatif seperti elektronifikasi (upaya mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai) baik di tingkat pusat maupun daerah, Layanan Keuangan Digital (akses keuangan dan sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi), hingga membantu pengembangan model bisnis Smart City di Jakarta yang diwujudkan dengan peluncuran kartu JakartaOne, elektronifikasi KRL Jabodetabek, bus TransJakarta, dan layanan perparkiran, hingga pengembangan e-Toll.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga berupaya agar risiko penggunaan Smart Money dapat dimitigasi. Pengawasan terhadap penerbit, acquirer (pihak yang menerima dan memproses transaksi), dan merchant (penyedia barang dan jasa) yang berkaitan dengan Smart Money diperkuat. Rasa aman di masyarakat terjaga dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai Perlindungan Konsumen di Bidang Sistem Pembayaran. Di level teknis, Bank Indonesia juga mewajibkan penggunaan Personal Identification Number (PIN) 6 digit dan migrasi fitur pengaman di kartu dari magnetic stripe ke chip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Ya, mendorong dan mengawal (bukan menghambat) menjadi stance Bank Indonesia menghadapi tantangan ini. Dengan begitu, rasanya kita semua sepakat bahwa nantinya seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan kemudahan seperti yang Nodi dapatkan. Smart Central Bank for Smart Nation!
Asal Muasal Smart City
Sebenarnya apa sih Smart City itu?
Menurut penelitian Mark Vallianatos, asal muasal “Smart City” bermula dari fenomena penggunaan big data oleh komunitas Biro Analysis di Los Angeles, Amerika Serikat pada medio 1960-1970an. Data tersebut diolah dengan menggunakan komputer dan analisis statistik untuk menyajikan sebuah laporan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Laporan yang disusun menyajikan berbagai informasi penting seperti kondisi demografi, indeks kualitas properti, kemiskinan, sumber-sumber energi, dan sebagainya. Informasi ini menjadikan Amerika Serikat berkembang sebagai Negara adidaya.

Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika Serikat pada periode tersebut, mengembangkan fenomena penggunaan big data untuk membentuk kehidupan sosial yang kuat dan tangguh, yang kemudian lebih poluler dengan istilah “The Great Society”. Sekitar 40 tahun kemudian, perusahaan IT ternama di dunia yang juga berasal dari Amerika Serikat, IBM, mencetuskan konsep “Smart City”, sebuah upaya optimalisasi penggunaan teknologi informasi di suatu daerah perkotaan untuk mendukung kualitas kehidupan.

“Optimizing information technology to improve quality of life”

Smart City Ala Mpu Nala
Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Saya tertarik untuk mengulas sejarah Indonesia Kuno melalui cerita kerajaan Majapahit. Dikisahkan bahwa Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur dan berkuasa pada periode 1293-1500. Kehidupan perekonomian masyarakat pada zaman itu bertumpu pada sektor perikanan dan pertanian tradisional. Jika ada istilah “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”, maka Majapahit-lah yang mempopulerkan istilah tersebut. Konsep kemaritiman bukan hanya menjadi sumber ekonomi utama masyarakat, namun juga dijadikan sistem pertahanan utama. Konon, sebelum Gajah Mada menyatukan Nusantara, ada seseorang di balik layar yang gigih menaklukkan pulau demi pulau yang tersebar di Lautan Nusantara. Kegigihannya menjadikan angkatan laut kerajaan Majapahit yang terdiri dari 40.000 prajurit mampu disegani oleh berbagai kerajaan besar di Asia Tenggara. Siapa dia? Dialah pemimpin karismatik bernama Laksamana Senopati Sarwajala Mpu Nala.


Lalu, bagaimana seorang Senopati Sarwajala Mpu Nala mampu memimpin armada angkatan laut yang begitu besar dan menaklukkan luasnya lautan Nusantara?

Senopati Sarwajala Mpu Nala, atau yang lebih dikenal dengan Mpu Nala, merupakan keturunan seorang pelaut. Sejak kecil, Mpu Nala telah mengikuti Ayahnya mencari ikan laut. Dari sana, tumbuhlah pengalaman dan kecerdasan Mpu Nala dalam membaca berbagai kondisi di laut. Tantangan dan hambatan dalam melaut mampu dipelajari dengan baik olehnya. Rasi bintang dan arah matahari menjadi panduannya dalam menentukan arah. Ganasnya lautan Nusantara membuat Mpu Nala tumbuh menjadi pribadi yang sangat tangguh dan pandai menciptakan strategi perang di lautan. Pada zaman itu, tidak ada seorangpun yang dapat menandingi keahlian Mpu Nala dalam mengatur strategi perang di lautan. Sumpah Palapa yang dikumandangkan Gajah Mada, mampu segera diwujudkan berkat kecerdasannya membangun poros Maritim.

Di balik kecerdasan dan keganasannya di lautan, Mpu Nala dikenal sebagai pribadi yang ramah kepada siapa saja. Pengetahuannya tentang lautan tidak hanya dipendam seorang diri, namun selalu dibagikan kepada anak buahnya di waktu senggangnya. Informasi yang diperolehnya selama di lautan selalu dijadikan topik bahasan dan alat analisis yang berguna dalam penciptaan teknologi baru di kemudian hari. Strategi ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai pada akhirnya, rakyat Majapahit yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, mampu berdikari dan sejahtera. Singkat cerita, pemanfaatan informasi dan teknologi yang diperoleh dari pengalaman Mpu Nala pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dari sebuah kehidupan di daerah kekuasaan Majapahit.

“Optimizing information technology to improve quality of life”

Ya, konsep dasar “Smart City” yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan ternyata sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Paradigma tersebut sebenarnya sudah tertanam sejak dahulu, bahkan dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Sebagai contoh, kita dilarang untuk menjahit di malam hari. Mengapa? Gelapnya malam akan meningkatkan risiko tertusuknya jari tangan saat menjahit dengan jarum.

Lesson Learned : Peran Bank Indonesia
Informasi dan teknologi berkembang dengan pesat saat ini. Di Kota Besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan sebagainya, dengan mudah kita bisa membeli dasi baru, sepatu baru, baju baru, televisi, ataupun handphone melalui berbagai nama on-line shop. Pembayarannya pun mudah, cukup dengan mengisi data kartu kredit, bukti transaksi dapat kita peroleh. Satu atau dua hari setelah transaksi, barang pun akan sampai di alamat tujuan yang kita tuliskan. Di sisi lain, kebutuhan transportasi dapat terlayani dengan baik melalui berbagai aplikasi penyedia moda transportasi. Cukup klik, maka dalam waktu yang singkat, driver pun sudah tiba di tempat untuk mengantarkan ke lokasi tujuan. Belakangan, salah satu aplikasi juga mengembangkan layanannya hingga ke jasa antar makanan, antar barang, pijat, bahkan jasa tenaga kerja di rumah! Sayangnya, kemewahan tersebut saat ini hanya dapat kita temukan di Kota-Kota besar. Di Kota-Kota kecil, terutama di kawasan Timur Indonesia masih jauh tertinggal, namun bukan berarti mustahil.

Bank Indonesia memegang peranan penting sebagai regulator di bidang sistem pembayaran dalam upaya mendukung pembentukan Smart City demi terwujudnya sebuah Smart Nation. Dalam penelitiannya, Chourabi, et al (2012) mengatakan bahwa awal mula Smart City berasal dari Smart Initiatives. Nah, Bank Indonesia sendiri di tahun 2014 telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai. Semangat tersebut kemudian dilanjutkan dengan diangkatnya isu Smart City di tahun 2016 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dukungan penggunaan uang elektronik dan Smart Card di berbagai payment point seperti layanan parkir, angkutan umum, sarana dan prasarana umum, kampus, dan gerbang tol, merupakan sebuah kemajuan positif yang perlu terus dikembangkan. Perjuangan mewujudkan Smart City dijalankan secara sinergis dengan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, melalui berbagai program elektronifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bicara tentang pengembangan, cita-cita yang kita dambakan bersama adalah penggunaan one card for all. Bayangkan jika kita memiliki “kartu sakti” buatan Indonesia yang dapat digunakan di seluruh Indonesia. Naik bus, bayar tol, bayar tagihan kartu kredit, debit di restoran cepat saji, beli cemilan di warung, beli tiket pesawat. Apapun! You named it! Apalagi jika proses settlement juga dilakukan di negeri sendiri, yang akan mencegah dana keluar ke luar negeri dan meningkatkan kualitas neraca perdagangan domestik dan transaksi berjalan. Ya, National Payment Gateway (NPG) yang tengah digagas semoga segera terwujud. Peranan utama di bidang sistem pembayaran membuat Bank Indonesia bukan tidak mungkin menjadi Mpu Nala-nya Majah Pahit untuk menyatukan Nusantara melalui NPG! Smart Central Bank for Smart Nation!