Navigation Menu

Milenial dan Masa Depan Ekonomi Syariah Nasional





Rencana pemerintah menggabungkan (merger) tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Syariah pada 1 Februari 2021 mendatang menuai banyak harapan. Pasalnya, langkah itu diyakini bakal membawa tatanan ekonomi syariah nasional ke level yang lebih tinggi.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan pemerintah dalam praktiknya nanti: peran generasi milenial.

*** 

Di tengah angka kasus korona yang terus meningkat, umat muslim Indonesia bisa sedikit bernapas lega pasca mendengar kabar rencana merger tiga bank syariah pelat merah. Ketiga bank itu ialah BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah.

Jika terealisasi, gabungan bank ini akan menjadi bank syariah terbesar nasional berdasarkan nilai aset, dan masuk ke dalam sepuluh besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

Langkah besar ini patut mendapat apresiasi. Pasalnya, selama ini kinerja bank syariah selalu tersembunyi di balik hegemoni bank konvensional. Meski penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan terus tumbuh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir pangsa pasar perbankan syariah nasional mandek di kisaran 6 persen.

Total aset perbankan syariah pada Juni 2020 tercatat Rp545 triliun. Bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan total aset bank konvensional yang mampu menembus angka Rp8.818 triliun pada periode yang sama.

Ernst & Young, kantor akuntan publik internasional, bahkan memprediksi pangsa pasar bank syariah nasional akan tetap berada di bawah 10 persen, paling tidak hingga lima tahun mendatang.

Oleh karenanya, keputusan pemerintah menyatukan tiga bank BUMN syariah diprediksi bakal menambah taji kinerja bank syariah dalam dinamika perekonomian nasional.

Hanya saja, cita-cita mendongkrak ekonomi syariah nasional tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Langkah peleburan tiga bank BUMN syariah ke dalam salah satu entitas pembentuknya, dalam hal ini BRI Syariah, perlu dibarengi dengan strategi bisnis jangka panjang yang mumpuni. Jika tidak, ekonomi syariah akan berjalan di tempat.

Menyoal arah pengembangan ekonomi syariah ke depan, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah peran generasi milenial. Tahun ini saja, jumlah milenial Indonesia sudah menembuh angka 100 juta jiwa. Dengan kata lain, sepertiga total penduduk Indonesia didominasi generasi muda.

Seiring berjalannya waktu, jumlah milenial akan mendominasi struktur kependudukan kita. Apalagi, pada 2045 nanti, bonus demografi akan terjadi. Artinya, 70 persen penduduk kita akan berada di rentang usia produktif. Tentu ini perlu menjadi catatan tersendiri.

Kalau kita tilik hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Nasional 2019 besutan OJK, sebetulnya jawabannya sudah tersedia. Rendahnya indeks inklusi keuangan syariah (9,10 persen) dan indeks literasi keuangan syariah (8,93 persen) menjadi kausa utama mengapa kinerja perbankan syariah seperti berjalan di tempat.

Padahal, potensi ekonomi syariah sangatlah besar. Dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia semestinya menjadi pusat ekonomi syariah, dengan perbankan syariah sebagai pondasi utamanya.

Besarnya potensi ekonomi halal sendiri termaktub dalam State of the Global Economic Report 2019. Menurut laporan tersebut, potensi ekonomi industri halal yang belum tergarap maksimal mencapai angka 2,2 triliun Dollar AS. Potensi itu tersimpan dari berbagai bidang usaha, mulai dari makanan, busana, pariwisata, obat-obatan, hingga kosmetik.

Oleh karenanya, bank syariah perlu benar-benar memahami transaksi dan produk perbankan seperti apa yang dibutuhkan generasi milenial. Sebab masa depan ekonomi syariah nasional berada dalam genggaman mereka.

Peran Milenial dalam Ekonomi Syariah


Satu hal yang pasti, generasi milenial kerap diasosikan sebagai pribadi yang kreatif, inovatif, dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kombinasi ketiganya menjadikan produk-produk yang bersifat praktis, mudah, dan ramah pengguna (user friendly) pasti digandrungi kaum milenial.

Produk keuangan dan perbankan sama saja. Hasil studi Rossana dan Firmansyah (2019) dalam Analisis Rasch Pada Atribut Perbankan Syariah: Studi pada Generasi Milenial menyebut tiga aspek yang paling dipertimbangkan generasi milenial ketika memilih bank syariah adalah kecepatan, keramahan, dan kesesuaian dengan prinsip Islam.

Oleh sebab itu, ketiga faktor tadi mesti diperhatikan betul oleh perbankan syariah nasional dalam strategi bisnis jangka panjang. BRI Syariah, misalnya. Anak perusahaan BRI itu diganjar Top Brand Award 2019 pada kategori Tabungan Syariah.

Asal tahu saja, Top Brand Award adalah penghargaan paling tinggi untuk urusan merek dagang. Di tingkat nasional, tidak ada penghargaan yang lebih tinggi lagi.

Apresiasi ini patut dijadikan contoh untuk meningkatkan transaksi keuangan syariah milenial pada masa depan. Pasalnya, survei Top Brand Award dilakukan sendiri oleh konsumen. Oleh karenanya, upaya BRI Syariah memformulasi tabungan syariah yang pas bagi kalangan milenial bisa dijadikan acuan bagi perbankan syariah nasional.

Kalau kita teliti lebih dalam, ada tiga alasan mengapa generasi milenial memilih Tabungan Faedah BRI Syariah dalam bertransaksi.

Pertama, bebas biaya administrasi bulanan dan kartu ATM. Ini sejalan dengan hasil survei Cermati yang menyebut generasi milenial cenderung memilih tabungan yang minim—bahkan bebas—biaya. Prinsipnya, jika ada yang lebih hemat, kenapa harus pilih yang mahal?

Faktor kedua mengapa milenial gemar bertransaksi lewat BRI Syariah adalah ketersediaan kantor cabang dan ATM hingga pelosok negeri. Ini penting, sebab kalangan milenial senang dengan hal-hal serba praktis. Dengan puluhan ribu jaringan ATM di seluruh Nusantara, milenial bisa bertransaksi kapan dan di mana saja.

Ihwal ketiga yang mendorong minat milenial bertransaksi di BRI Syariah adalah ketersediaan layanan mobile banking. Ketika bertransaksi, mereka tidak perlu datang ke kantor cabang terdekat. Cukup ambil ponsel, segala transaksi bisa tuntas seketika. Tinggal klik langsung beres.

Apalagi, pandemi korona telah banyak mengubah gaya hidup kita. Dari semula tatap muka, menjadi lebih banyak di rumah saja. Dari semula saling berjabat tangan, menjadi saling memberi salam virtual.

Perubahaan kebiasaan inilah yang harus diperhatikan bank syariah nasional. Menjelang era komunikasi 5G, layanan perbankan tanpa cabang (branchless banking) menjadi suatu keniscayaan yang tidak boleh dialpakan.

Kalau boleh jujur, di sinilah tantangan sekaligus peluang terbesar bagi perbankan syariah nasional. Siapa yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, dialah yang keluar sebagai pemenang dan menjadi motor penggerak ekonomi syariah nasional.

Pada akhirnya, sebagai konsumen, tentu kita berharap upaya merger tiga bank BUMN Syariah mampu menjawab kebutuhan transaksi milenial. Karena sejatinya, bank yang nantinya akan masuk ke dalam kelompok BUKU III itu semestinya tidak hanya menjadi bank syariah nasional terbesar semata, tetapi juga berperan sebagai lentera edukasi dan dakwah di bidang keuangan syariah. Semoga. [Adhi]

***
#ibmarcomm.id #shariabankingonlinefestival2020 #ojkindonesia #milenialasyikbertransaksisyariah #brisyariah #hidupharusberfaedah

0 komentar:

Menjadi Bagian dari Lentera Masa Depan





Sorot mata lugu itu jatuh tepat di hadapanku. Wajahnya berseri-seri, tak sabar menanti giliran bersalaman. Sesekali ia tengok pengasuhnya yang tengah sibuk menata barisan.

Dari gerak-geriknya, tampaknya ia ingin berteriak meluapkan kegembiraan. Namun apa daya, keinginan itu terpaksa ia pendam lantaran khawatir pengasuhnya bakal datang membawa sempritan.

Lima menit berselang, tiba saatnya kami berhadapan.

“Yang terakhir, ya? Namamu siapa?” aku bertanya.

“Mukhlis, Pak,” jawabnya.

“Ini buat jajan Mukhlis, ya,” bisikku seraya menyodorkan amplop.

“Alhamdulillah,” timpalnya girang, “makasih, Pak.”

Ia pun berlari seraya mengepalkan tangan ke udara, bersorak-sorai penuh sukacita. Dari kejauhan, aku tersenyum lega.

*** 

Ramadan 2018. Ada yang berbeda pada bulan puasa kala itu. Biasanya, aku dan kawan-kawanku berbuka puasa bersama di kafe atau restoran. Namun, kali ini lokasinya sengaja kami alihkan ke Panti Asuhan Annajah, Petukangan, Jakarta.

Memajukan pendidikan. Itulah alasan kami berbagi rezeki dengan anak-anak panti asuhan. Mas Syarif, pengasuh di Panti Asuhan Annajah, bercerita bahwa anak asuhnya yang berjumlah 45 orang, semuanya berstatus yatim piatu dan berasal dari berbagai penjuru Nusantara.

Batin kami meringis saat mendengar cerita Mas Syarif. Betapa tidak? Anak-anak itu terpaksa putus sekolah lantaran kesulitan biaya. Padahal, pendidikan adalah satu-satunya jalan mendobrak kemiskinan.

Di usia yang begitu muda, mereka mungkin belum menyadari hal itu. Namun, kami tahu persis, tanpa pendidikan, hampir mustahil mereka bisa meraih masa depan gemilang. Rasanya sungguh keterlaluan jika kami yang sudah berpenghasilan enggan berbagi kepada mereka yang serba kekurangan.



Jujur saja, kami tak kuasa membayangkan. Betapa sedihnya mereka tiap kali bersua malam. Tanpa sosok orangtua, mereka dipaksa tegar meski usianya belum genap remaja. Dengan berbagi, sekalipun jumlahnya tak seberapa, paling tidak kami bisa sedikit meringankan beban penderitaan mereka.

Kita memang tidak boleh menghitung-hitung pahala. Itu hak prerogatif Allah semata. Namun, melihat mereka tersenyum bahagia itu sungguh melegakan jiwa.

Maka benarlah firman Allah dalam kitab-Nya:

“…Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” ~ QS. Al Hadiid: 7.

Apa yang kami lakukan dua tahun silam mungkin tidak akan mengubah nasib mereka dalam sekejap. Akan tetapi, kejadian itu betul-betul mengubah caraku bersikap.

Apalagi, sejak membaca rilis Bappenas yang menyebut ada sekitar 4,3 juta anak putus sekolah di Indonesia sepanjang 2019, kontan hatiku terenyuh. Tanpa pikir panjang, aku langsung ikut program orangtua asuh besutan lembaga donasi Islam yang terafiliasi dengan masjid di kantorku. 



Anak asuhku bernama Fathir Putra Fredyansha. Sejak Juni 2019, aku rutin menyisihkan sebagian penghasilanku untuk biaya sekolahnya.

Sekarang, Fathir bersekolah di SMP Adzkia Islamic School, Tangerang, Banten. Ayahnya seorang supir, ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Tanpa uluran tangan para dermawan, dirinya tidak bisa mengenyam pendidikan.

Namun, segala keterbatasan itu tidak membuat Fathir berputus asa. Prestasinya justru luar biasa. Asal tahu saja, ia tergabung dalam Divisi Dakwah OSIS dan didapuk sebagai Koordinator Fraksi Bahasa dan IPTEK di sekolahnya.

Untuk urusan menghapal Alquran, jangan ditanya. Ia sanggup melantunkan Surat Al Baqarah dan Juz 30 di luar kepala! Jadi, bagaimana hati ini tidak menangis jika ada anak sehebat itu terpaksa putus sekolah gara-gara masalah biaya.



 

Meski sampai sekarang aku belum pernah bertemu Fathir, tetapi semangatku dalam berbagi tak pernah pudar. Sebab pada era digital, donasi bisa kulakoni lewat sentuhan jari. Cukup ambil ponsel, dana santunan bisa dikirim seketika.

Memang benar, demi alasan kesehatan, kita tidak disarankan bertemu banyak orang. Memang betul, untuk mencegah penularan virus korona, kita juga diimbau tidak sering bertatap muka.

Namun, sekalipun pandemi terasa mengungkung diri, sudah sepatutnya kita tidak menghentikan kebiasaan berdonasi. Sebab teknologi telah membuat aktivitas transfer dana bisa dilakoni semudah menjetikkan jari.

Justru sebaliknya. Dalam situasi sulit, sekecil apa pun pundi-pundi yang kita sumbangkan, sudah pasti meringankan beban mereka yang tengah dirundung kemalangan.

Percayalah, Kawan. Dengan berbagi, justru kita tidak akan pernah merugi. Sebab Allah telah berjanji:

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Dia akan menggantinya”. ~QS. Saba: 39.

Lagi pula, cara berbagi itu bermacam-macam. Jika tidak dengan harta, bisa juga dengan ilmu. Contohnya tiga bulan lalu. Aku diminta mengajar kelas menulis daring oleh salah satu komunitas. Kebetulan, aku memang hobi menulis. Mereka yang berminat ikut kelasku diwajibkan membayar Rp50 ribu.

Sejujurnya, aku kurang sepakat dengan keputusan penyelenggara menarik bayaran dari peserta. Karena bagiku, segala jenis ilmu, termasuk ilmu kepenulisan, semestinya bisa diakses setiap orang secara cuma-cuma.

Lantas, apa yang kulakukan?



Ada dua. Pertama, aku berikan beasiswa kepada 10 orang peserta. Teknisnya, aku mentransfer uang senilai Rp500 ribu ke rekening penyelenggara supaya 10 orang peserta tadi bisa ikut kelasku tanpa biaya.

Kedua, aku menolak diberikan honor barang sepeser pun. Aku niatkan semata-mata untuk bersedekah ilmu. Biarlah Allah, pemilik segala harta, yang mengganti semua jerih payahku. Harapanku cuma satu. Lewat berbagi ilmu, dunia kepenulisan digital bisa sedikit lebih maju.


 

Seperti kisahku di atas, era digital benar-benar memudahkan kita dalam berbagi. Hanya saja, dari sekian banyak lembaga donasi, mana yang betul-betul bisa kita percayai?

Jangan bingung. Sesuai Keputusan Menag No.333/2015, pilihlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang direkomendasikan BAZNAS dan memperoleh izin operasional dari Kemenag. Sebab LAZ terdaftar wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara berkala. Dengan kata lain, penyaluran donasinya pasti terjamin.

Kalau sudah, pilih program donasi sesuai niat kita. Aku sendiri paling senang berdonasi di bidang pendidikan. Karena itulah aku memilih LAZ UCare Indonesia.




Yang menarik, LAZ binaan Yayasan Ukhuwah Care Indonesia ini punya program Semarak Yatim. Lewat program ini, kita bisa ikut mewujudkan mimpi puluhan—bahkan ratusan—anak yatim untuk masa depan yang lebih baik.

Masih ragu berbagi? Simak betapa mulianya cita-cita anak yatim binaan LAZ UCare Indonesia lewat video berikut.



Mengharukan, bukan?

Bagi LAZ UCare Indonesia, pendidikan memang jadi prioritas utama. Buktinya, dari total Rp4,77 miliar ZIS yang disalurkan, sekitar 55 persennya dialokasikan untuk pendidikan. Data ini tercantum dalam Laporan Pengelolaan Zakat 2019 milik LAZ yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera ambil ponselmu dan ikuti langkah-langkah berdonasi pada infografis di bawah ini.



Sebelum kuakhiri, izinkan aku mengurai satu pitawat. Kawan, jangan sampai pandemi meredupkan semangat berbagi di era baru. Ada jutaan anak menanti uluran tangan para dermawan. Jadilah bagian dari lentera masa depan mereka. Barangkali, donasi itulah yang bakal meringankan langkah kita menuju surga-Nya.

Selamat berbagi! [Adhi]



*** 

Tulisan ini diikutsertakan dalam rangka Lomba Blog LAZ UCare Indonesia 2020.



2 komentar:

Kerja dan Karya: Hidupku pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru




Minggu malam. Sudah satu jam lebih aku terpaku di depan meja kerja, menatapi layar laptop yang sebentar lagi kehabisan dayanya.

Tapi, awas! Jangan terburu-buru salah sangka. Aku tidak sedang menonton seri podcast terbaru Deddy Corbuzier di YouTube ataupun memandangi foto-foto terkini Anya Geraldine di Instragram. Sama sekali tidak.

Yang tengah kulakukan adalah menyusun agenda selama seminggu ke depan.

Bukan apa-apa. Sejak pandemi korona tiba di Indonesia delapan bulan lalu, sejak saat itu pula aku mesti bekerja dari rumah. Aku yang hampir sepuluh tahun bekerja di kantor, perlu me-restart ulang pikiran dan kebiasaan agar bisa bekerja secara optimal pada era adaptasi kebiasaan baru.

Dan, inilah secuil kisah hidupku…

*** 

Aku bekerja di Bank Indonesia. Lembaga negara yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Institusi bangsa independen yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan tiga kebijakan utama di bidang perekonomian: moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Sebagaimana imbauan Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan lembaga negara agar menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi karyawannya untuk mencegah penularan virus korona, kantorku juga menerapkan hal serupa. Aku termasuk salah satu di antara ribuan pegawai Bank Indonesia yang berpindah meja kerja dari kantor ke rumah.

Kalau pembaca bertanya kepada diriku apa rasanya bekerja dari rumah, tentu nuansanya sangat jauh berbeda.

Jikalau di kantor aku bisa berdiskusi secara tatap muka dengan sejawat, kini segala bentuk komunikasi nyaris dilakukan di ranah virtual. Jikalau di kantor aku bisa bertanya kepada senior atau atasan tiap kali menemukan kendala di tengah pekerjaan, kini aku mesti memutar otak lebih keras lantaran ruang tanya jawab virtual begitu terbatas.

Sulit? Sudah pasti. Pusing? Tentu saja. Akan tetapi, bukan berarti mustahil dijalani.

Ibarat pepatah, alah bisa karena biasa. Ketika dijalani berulang kali dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, segala hal yang semula jadi tantangan kini berubah seratus delapan puluh derajat menjadi deretan peluang.

Yang kumaksud dengan “peluang” adalah kesempatan memiliki kebiasaan baru yang bernilai positif. Sebentar. Positif? Gak salah?

Iya, aku paham. Korona memang tidak menyenangkan banyak pihak. Kita tidak bebas pergi ke sana kemari lantaran khawatir terserang virus mematikan ini. Jangankan nongkrong bersama teman-teman, Lebaran tahun ini saja kita gagal pulang kampung. Benar, kan?

Well, itu kalau kita melihat pakai kacamata negatif. Hidup terus berjalan, Kawan. Di satu sisi, waspada itu penting dan sangat dianjurkan. Namun, jangan sampai kewaspadaan kita menghentikan semangat bekerja atau berkarya. Itu yang terpenting.

Kalau boleh jujur, pandemi korona memang menumbuhkan kebiasaan baru dalam diri setiap orang. Pada tataran yang paling sederhana, menerapkan protokol kesehatan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian.

Di bidang pekerjaan, ada beberapa hal positif yang bisa kukemukakan ke hadapan pembaca budiman. Yang kurasakan paling tidak ada empat hal.


Empat Hal Positif Selama Bekerja dari Rumah


Pertama, lebih pandai mengatur jadwal. Seperti yang kusebut pada tutur pembuka artikel, aku jadi terbiasa mengatur jadwal bekerja. Paling tidak selama seminggu ke depan.

Maklum saja, Kawan. Kita yang bekerja dari rumah pasti paham bahwa kuantitas agenda rapat atau seminar virtual melonjak tajam saat pandemi datang. Itu bisa kita lihat dari harga saham Zoom Communication Inc. di pasar modal yang meningkat hingga 200 persen dibanding saat pertama kali melantai di bursa.

Sejak bekerja dari rumah, aku sering dihadapkan pada agenda rapat virtual yang super padat. Bisa empat hingga lima kali rapat dalam sehari. Lebih-lebih dari jadwal minum obat, bahkan. Sekali rapat bisa memakan waktu satu hingga dua jam.

Kalau tidak diatur atau ditata dengan baik, bisa-bisa ada agenda rapat yang bertabrakan. Ini yang ingin kuhindari. Maka dari itu, saban Minggu malam, aku selalu mengecek kembali jadwal rapat untuk seminggu ke depan.

Jika ternyata ada yang bertabrakan, aku punya kesempatan untuk mengatur ulang. Dengan demikian, semua agenda kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada satu pun yang terlewat.




Kedua, lebih pintar berkomunikasi. Ketika bekerja dari rumah, sebagian besar komunikasi dan koordinasi dengan rekan sejawat aku lakukan dalam bentuk digital. Entah itu lewat surel ataupun obrolan Whatsapp (WA).

Nah, seorang pekerja dari rumah dituntut untuk bisa mengomunikasikan ide dan gagasannya dengan baik lewat untaian aksara. Jangan lupa, salah memilih kata atau frasa bisa berujung keliru makna. Kalau yang merasa keliru adalah atasanmu, bisa-bisa kena omelan. Aih, jangan!

Maka dari itu, aku jadi terbiasa menyusun aksara dengan lebih cermat dan teliti. Caranya dengan mengasah kemampuan menulis dan berkomunikasi. Misalnya, jangan samakan mengetik pesan kepada bos dengan menyusun obrolan dengan sohib. Itu jauh berbeda.

Misal, Si Bos meminta kita menyiapkan laporan. Sayangnya, saat itu kebetulan kita sedang mengerjakan tugas lain yang bersifat lebih mendesak. Dari empat contoh jawaban di bawah, kira-kira mana yang lebih pantas kita sampaikan kepada atasan lewat WA?

[A] Yaaah… Ga janji ya, Bos… Lagi ngerjain yang lain, nih.

[B] Bentar. Lagi tanggung, nih.

[C] Jangan sekarang, Pak. Saya sedang ngerjain tugas yang lain, nih.

[D] Baik, Bapak. Tapi sebelum itu saya mohon izin. Permintaan Bapak akan saya kerjakan setelah saya menyelesaikan tugas yang lain, yang tenggatnya kebetulan jatuh pada hari ini.

Kamu bisa menebak, kan? Jika kita berada di posisi atasan, maka jawaban [D] yang paling enak didengar. Itulah pentingnya menguasai teknik berkomunikasi, Kawan!

Ketiga, lebih cerdas bersyukur. Kita yang masih bekerja saat pandemi korona melanda, sudah sepatutnya bersyukur. Mengapa? Karena jutaan saudara kita di luar sana tidak seberuntung kita.

Kalaulah sudi mengulik data, maka kita akan menganga. Kementerian Tenaga Kerja, sebagaimana dilansir Kompas (4/8), menyebut lebih dari 3,5 juta pekerja terpaksa di-PHK dan dirumahkan gara-gara korona. Sementara itu jutaan pelaku usaha dikabarkan tutup usaha atau sedikitnya mengalami penurunan omzet akibat minimnya aktivitas di luar rumah.




Maka dari itu, sudah sepatutnya kita bersyukur. Kita masih dipercaya menjadi karyawan di saat orang lain banyak kehilangan pekerjaan.

Dan, rasa syukur itu tidak cukup kita tunjukkan dengan menyebut “alhamdulillah” saja, tetapi juga harus dibarengi dengan bekerja keras. Semakin produktif, semakin baik. Kalau bisa, buah karya kita seyogianya tidak hanya diniatkan untuk memenuhi tugas kantor belaka, tetapi juga punya makna dan manfaat bagi bangsa.

Berbekal rasa syukur itu, maka tiba saatnya kuungkap hal positif yang keempat: bisa berkarya dari mana saja.


Berkarya dari Mana Saja


Segala hal dalam kehidupan memerlukan keseimbangan. Begitu pula dengan ihwal pekerjaan. Tidak baik bekerja siang-malam terus-menerus jika tidak diimbangi dengan melakukan hobi yang membuat kita senang.

Bicara soal hobi, aku sangat suka menulis. Bahkan lebih dari itu. Bagiku, menulis bukanlah sekadar hobi yang menyenangkan tetapi juga media untuk menyalurkan gagasan dan berprestasi.

Uniknya, dengan bekerja dari rumah, waktu bekerja jadi lebih fleksibel. Asalkan tugas sudah kelar, aku bisa menyalurkan hobi menulis dengan tenang. Aku pun bisa menulis dari mana saja, asalkan kuota internet masih tersedia.

Tidak seperti dulu saat bekerja dari kantor, aku mesti menunggu jam pulang kerja untuk bisa menulis. Sekarang, waktu menulis jadi lebih bebas. Sekali lagi, asalkan pekerjaan kantor sudah selesai dikerjakan.

Berbicara soal menulis, aku tidak pernah membatasi diri dalam berkarya. Apa pun medianya, asalkan sejalan dengan ide dan gagasan, semuanya aku gunakan. Nah, berkaitan dengan dunia tulis-menulis, ada empat media yang biasa aku pergunakan untuk berkarya.


1. Menulis Opini di Surat Kabar


Lantaran bekerja di bidang yang bersinggungan erat dengan ekonomi, aku terbiasa memiliki ide dan gagasan tentang ekonomi. Nah, supaya ide itu tidak terbuang sia-sia, makanya aku sering menulis di kolom opini surat kabar.

Selain kepuasan pribadi, tulisanku di surat kabar juga berfungsi sebagai media diseminasi kebijakan Bank Indonesia. Apalagi dalam kondisi pandemi, peran bank sentral begitu dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi. Salah satu karyaku bisa kamu baca di bawah ini.



Artikel yang tayang di harian Kontan pada 19 September 2020 di atas, adalah buah pikiranku tentang bagaimana memacu digitalisasi UMKM. Kita paham, bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian.

Hanya saja, tidak banyak pelaku UMKM yang bisa mengadopsi teknologi digital. Padahal, pandemi korona memaksa pelaku usaha lebih banyak bertransaksi tanpa tatap muka. Berbekal isu tadi, aku mencoba menyodorkan gagasan bagi masyarakat Indonesia bagaimana cara memacu digitalisasi bagi pelaku UMKM.


2. Menulis Buku


Selain menulis opini di surat kabar, masa bekerja dari rumah juga kumanfaatkan untuk menulis buku. Biasanya, buku yang kutulis bertema selain ekonomi, seperti teknologi, inspirasi hidup, maupun cerita sosial. Sejak 2018 hingga saat ini, aku sudah menerbitkan tiga buah buku.

Buku pertama, Innovation for All (2018), bercerita tentang potensi kulit cokelat menjadi sumber alternatif energi terbarukan, untuk mengatasi ketergantungan kita terhadap energi fosil yang jumlahnya terbatas. Buku kedua, Inspirasi untuk Indonesia (2019), bercerita tentang kisah hidup Tung Desem Waringin, seorang motivator yang mengajarkan pentingnya berhemat untuk ketenangan hidup.




Buku terbaru, Impianku untuk Indonesia (2020), bercerita tentang mimpiku melihat Indonesia menjadi negara maju dan upaya yang harus kita tempuh untuk mewujudkannya.

Sebagai informasi, buku itu baru saja rilis pada April 2020, ketika Indonesia sudah terdampak virus korona. Karena itu, penting bagi kita untuk terus bermimpi dan berupaya keras mewujudkan mimpi itu, agar kelak Indonesia bisa menjadi negara maju saat era pandemi berakhir.

Ya, menulis buku adalah salah satu caraku menuangkan gagasan atau buah pikir, sekaligus tetap produktif selama bekerja dari rumah. Dengan berbagi tulisan, mana tahu ada pembaca yang terinspirasi atau mengambil manfaat dari tulisanku. Terlepas dari itu semua, paling tidak, aku tidak berdiam diri saja melihat negeri yang kucintai sakit diterpa korona. Itu saja.


3. Mengajar Kelas Menulis Daring


Tidak hanya menulis, beberapa kali aku juga mengajar kelas menulis. Permintaan itu berasal dari beragam penyelenggara, mulai dari instansi pemerintahan, komunitas menulis, ataupun perorangan. Topiknya tentu tidak jauh-jauh dari menulis.

Ada belasan kelas menulis yang telah aku narasumberi. Sebelum pandemi, biasanya kelas ditata dalam format tatap muka. Sekarang, seluruhnya mengandalkan aplikasi rapat virtual di ranah maya.

Uniknya, justru tawaran mengajar lebih banyak kuterima saat pandemi berlangsung. Sepanjang 2020 saja, sudah ada empat kelas atau acara yang saya narasumberi. Rinciannya bisa kalian temui pada gambar di bawah ini.




Tentu saja, kisahku menjadi pengajar kelas menulis virtual tidak dimulai dari kebetulan. Aku menduga, mungkin karena orang lain melihat prestasi menulisku yang hingga kini jumlahnya di atas 60, sehingga mengundangku sebagai pengajar. O ya, rincian prestasi menulisku dapat dilihat di sini.

Meskipun menulis adalah proses yang tidak mengenal kata “pensiun”, dan karenanya hingga kini aku pun masih terus mengasah kemampuan menulis, tetapi berbagi ilmu tidak akan pernah keliru. Termasuk ilmu menulis. Oleh karena itu, inilah sedikit upayaku bisa bermanfaat bagi orang lain ketika bekerja dari rumah.


Teruslah Berkarya Selama Hayat Masih Dikandung Raga


Pandemi korona memang tidak menyenangkan. Namun, sebagai karyawan kita tidak bisa melepaskan diri dari kata berkarya. Karena secara harfiah, “karyawan” sejatinya memiliki makna “orang yang berkarya”. Selama hayat masih dikandung raga, jangan pernah berhenti menyajikan karya.

Karena hanya dengan berkarya-lah kita bisa terus menafkahi hidup di era yang penuh tantangan seperti ini. Bahkan, syukur-syukur kalau karya kita bisa mengangkat beban saudara kita yang tengah dirundung kesulitan. Itu lebih baik.



Sebelum kuakhiri artikel ini, kutitipkan satu pesan kepada pembaca budiman.

Dalam hidup, susah dan senang akan datang silih berganti. Itu sudah pasti. Namun demikian, manusia terbaik adalah mereka yang bisa mengarungi segala kondisi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.


Maka dari itu, jadikanlah pandemi korona sebagai momentum mengasah diri agar menjadi pribadi yang siap menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Selamat bekerja dari rumah, Kawan! [Adhi]

***

Website perusahaan tempat penulis bekerja: https://www.bi.go.id/

Artikel ini diikutsertakan dalam Blog Competition yang diselenggarakan Xsis Academy dan Xsis Mitra Utama. Foto bersumber dari koleksi pribadi penulis. Sedangkan olah grafis dilakukan secara mandiri oleh penulis.

0 komentar:

Memapah Tegar di Tepi Sempadan



Kita kerap salah terka bahwa kekayaan sejati tidaklah diukur dari tumpukan emas atau perak. Kita pun acap keliru sangka bahwa kemaslahatan hakiki bukanlah ditera dari pertumbuhan ekonomi atau digitalisasi belaka.

Orang bijak pernah berkata, “Jagalah tubuhmu, sebab itulah satu-satunya tempat kamu hidup.”

Petuah itu menyadarkan kita tentang arti penting sebuah kesehatan. Tanpa kehadirannya, tiada daya dan upaya yang bisa kita kerjakan. Tanpa keberadaannya, tiada gerak dan aktivitas yang sanggup kita pertontonkan.

Ya, kesehatan. Itulah sebenar-benarnya kekayaan dan kemaslahatan.

Hanya saja, menjaga tubuh agar tetap tegar memang tidak semudah membalik telapak tangan. Asupan gizi dan olahraga teratur mesti menjadi menu harian. Andai jatuh sakit kita pun memerlukan bantuan dokter dan konsumsi obat-obatan.

Apalagi ketika “tubuh” itu bernama Indonesia—negara dengan enam puluh dua “anggota tubuh” yang masih berstatus tertinggal dan jauh dari jangkauan.


*** 

Sejak zaman Belanda, fokus pembangunan Nusantara memang tidak merata. Pusat pembangunan selalu bertumpu pada Pulau Jawa. Jawa-sentris. Begitu orang-orang menyebutnya.

Batavia sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan menjadi daerah yang paling banyak merasakan berkah pembangunan. Berbagai infrastuktur dasar dibangun dan disediakan. Mulai dari kereta api, pelabuhan, bandar udara, hingga fasilitas kesehatan.

Strategi ini berlanjut hingga masa kemerdekaan. Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri ribuan kilometer jalan tol terhampar di sepanjang Merak hingga Banyuwangi. Kita pun bisa menatapi betapa banyak gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan menghiasi kota-kota di Pulau Jawa.

Imbasnya, penduduk desa berlomba-lomba merantau ke kota. Mereka berharap memperoleh penghasilan yang lebih layak ketimbang memeras keringat di desa. Sebab mereka yakin, pasti "lebih banyak genangan air di pusat rembesan". Dengan kata lain, semakin dekat dengan pusat ekonomi, semakin besar pula potensi beroleh pundi-pundi.

Kalaulah sudi mengulik data, niscaya kita akan menganga. Betapa tidak? Pada 1971, pangsa penduduk yang tinggal di desa mencapai 82,8 persen. Artinya, jika ada sepuluh orang berhimpun atau berkumpul lima puluh tahun lalu, maka delapan di antaranya dipastikan bermukim di desa.



Kini, situasinya berbalik arah. Badan Pusat Statistik (BPS) memprakirakan porsi penduduk desa pada 2020 hanya mencapai 43,3 persen. Bahkan pada 2035 nanti, jumlahnya diproyeksikan akan terus terpapas hingga menjadi 33,4 persen.

Saat ini saja, jumlah pemukim di Pulau Jawa sudah mencapai 145 juta jiwa. Angka itu lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia! Maka tak heran jika pembangunan infrastruktur besar-besaran lekat digelar di pulau seluas 128.297 km2 ini.

Pemusatan pembangunan di Pulau Jawa tentu membawa dampak bagi daerah lain. Kualitas pembangunan manusia di daerah terluar acapkali terlupakan. Jangankan infrastruktur penunjang seperti jalan raya atau bandara, kualitas infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan saja begitu timpang.

Kalau tidak percaya, ayo kita cermati sajian data berikut ini.



Sebanyak 17 dari 34 provinsi di Indonesia masih kekurangan tenaga medis. Rasio ketersediaan dokter per 1.000 penduduknya masih di bawah standar minimal pelayanan kesehatan: 0,40. Provinsi yang minim tenaga kesehatan didominasi wilayah pedalaman macam Papua Barat (0,35), Papua (0,34), hingga Sulawesi Barat (0,12).

Bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan angka ibukota. Di Jakarta, setiap 1.000 penduduk ditangani oleh hampir 2 orang dokter. Bandingkan dengan seorang dokter di Papua yang mesti memikul tanggung jawab atas kesehatan 3.000 jiwa. Jauh!

Padahal, seperti disinggung di awal, kesehatan adalah perkara dasar. Menyepelekan isu kesehatan sama saja menjadikan nyawa manusia sebagai taruhan. Pandemi korona, misalnya. Sebelumnya tidak seorang pun menduga pagebluk takkasat mata ini sanggup memporak-porandakan roda ekonomi dan aktivitas sosial.

Kini, semua orang percaya bahwa isu kesehatan bisa menjalar ke berbagai sendi kehidupan. Pemutusan hubungan kerja, pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan aktivitas tatap muka; semuanya membawa kita ke tepi jurang resesi ekonomi. Bahkan, tidak sedikit pula saudara kita, baik tenaga medis maupun orang biasa, terpaksa meregang nyawa gara-gara virus mematikan ini.

Jadi, bisa dibayangkan betapa mengerikannya bila saudara kita yang tinggal di daerah perbatasan terpapar korona. Sudahlah jumlah dokter terbatas, belum tentu fasilitas kesehatannya selengkap dan secanggih di kota. Lebih baik kita berdoa, semoga mereka tetap sehat-sehat saja.

Meski demikian, kita juga paham, berdoa saja tidak cukup. Ke depan, kita wajib meningkatkan kualitas kesehatan di daerah pedalaman. Sebab saudara kita yang bermukim di sana juga punya hak untuk hidup sehat dan sejahtera.



Tentu saja, itu bukan kata saya. Pernyataan di atas ialah cita-cita bangsa yang terbetik dalam konstitusi negara kita. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Jadi, jelaslah bahwa dalam urusan kesehatan, tidak boleh ada seorang pun warga negara yang ditinggalkan, apalagi dilupakan. Supaya mereka tetap tegar dan punya kekuatan untuk menata, membangun, dan memutar roda ekonomi di daerahnya. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan wajib diawali dan dimulai dari aspek kesehatan.


Lebih baik telat ketimbang tidak sama sekali. Kita patut bersyukur, sejak beberapa tahun ke belakang, pemerintah telah menaruh perhatian yang besar pada upaya pembangunan di daerah pedalaman. Ini terbukti dari diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) No.131/2015 yang telah diperbaharui dengan Perpres No.63/2020. 

Beleid itu mengatur daftar daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Semula, ada 122 daerah tertinggal. Kini, jumlahnya telah berkurang separuh menjadi 62 kabupaten saja. Sementara 60 kabupaten lainnya telah naik kelas menjadi daerah berkembang.



Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat menjadi provinsi penyumbang daerah tertinggal paling banyak. Di Bumi Cenderawasih, ada 22 kabupaten yang masih berstatus tertinggal. Sedangkan Tanah Flobamora—julukan Nusa Tenggara Timur—menyumbang 13 daerah, diikuti Papua Barat sebanyak 8 daerah.

Udaran data di atas memberi panduan yang jelas bagi kita tentang di mana percepatan pembangunan semestinya dilakukan. Sajian fakta di atas juga bisa menjadi pijakan bagi pemangku kebijakan, daerah mana yang pembangunan fasilitas kesehatannya mesti didahulukan.

Apabila bangsa ini ingin maju, sudah tentu Kawasan Timur Indonesia, khususnya Papua, harus diletakkan pada nomor urut satu. Apalagi, daerah perdesaan diyakini punya peran yang sangat vital dalam upaya pemulihan ekonomi yang tengah lesu akibat hantaman badai korona.



“Ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan, maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 24 September 2020.

Jangan lupa, ketika desa sudah ditetapkan menjadi penyangga ekonomi bangsa, maka aspek kesehatan harus menjadi pondasinya. Sebab, bagaimana mungkin roda ekonomi desa bisa berputar apabila warganya sakit-sakitan? Pertanyaannya, kepada siapakah tanggung jawab pembangunan itu harus diletakkan?

Pemerintah tentu punya tanggung jawab yang besar. Namun, semestinya kita juga tidak boleh berpangku tangan kepada pemerintah semata. Ada korporasi, sivitas akademika, maupun masyarakat yang punya peran lebih krusial. Menyangkut ihwal kesehatan manusia, semua punya tanggung jawab yang setara.

Lalu, bagaimana cara meningkatkan kualitas kesehatan di daerah pedalaman? Paling tidak ada tiga.



Pertama, meningkatkan jumlah dokter lokal melalui pendidikan. Penyebaran dokter di wilayah pedalaman selama ini berpijak pada Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007. Dalam aturan tersebut, Gubernur selaku kepala daerah berhak mengatur jumlah ketersediaan dokter di daerahnya.

Hanya saja, praktik aturan tersebut masih jauh dari kata optimal. Buktinya, setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia masih kekurangan tenaga dokter. Kita paham, dokter juga manusia. Mereka punya sanak famili yang harus dinafkahi. Berada jauh dari keluarga bukanlah perkara yang gampang dilakoni.

Oleh karena itu, jumlah dokter lokal mesti ditingkatkan. Caranya dengan pendidikan. Putra daerah berprestasi perlu didorong dan dibiayai untuk mengenyam pendidikan kedokteran. Begitu kelar studi, mereka wajib pulang kampung untuk menjadi “abdi sehat” di daerahnya masing-masing.

Kedua, membangun fasilitas kesehatan yang memadai. Jika jumlah dokter lokal sudah ditingkatkan, maka upaya selanjutnya adalah mendirikan pusat kesehatan tempat para dokter bekerja. Puskesmas boleh, klinik oke, rumah sakit lebih baik.

Selain itu, kebutuhan alat-alat kesehatan dan jenis obat-obatan juga harus tercukupi. Seyogianya tidak boleh ada pasien yang alpa tertangani gara-gara peralatan kesehatan atau obat-obatan jauh dari kata memadai. Dengan demikian, warga desa bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah tanpa harus pergi ke kota.

Ketiga, menjalin sinergi antara korporasi dan pemerintah daerah. Ini tidak kalah penting. Sebab kita tahu anggaran pembangunan, khususnya di daerah pedalaman, jumlahnya sangat terbatas. Pihak swasta yang mengeksplorasi daerah pedalaman mesti sumbang dana dan tenaga untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga sekitar.

Caranya bermacam-macam. Bisa urun dana beasiswa dengan pemerintah daerah, bisa juga mendirikan pusat kesehatan di sekitar lokasi usaha. Boleh sumbang alat kesehatan, boleh juga menyediakan layanan ambulans gratisan.

Jika cara-cara seperti ini dilakukan dengan tekun dan konsisten, maka semua pihak pasti beroleh berkah. Beban pemerintah terpapas, kesehatan warga terjamin, iklim usaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha pun terjaga.




Sekarang, kita sudah paham teori tentang meningkatkan kualitas kesehatan di daerah pedalaman. Pertanyaan berikutnya, adakah praktik terbaik yang bisa kita contoh atau ikuti jejaknya? Untungnya ada.

Jika ingin tahu bagaimana semestinya pihak swasta meningkatkan kualitas kesehatan di “tepi sempadan”, tengoklah pada apa yang dilakukan KORINDO bagi masyarakat pedalaman Papua.

KORINDO adalah korporasi yang bergerak di bidang eksplorasi sumber daya alam. Seratus persen saham perusahaan ini dimiliki oleh warga negara Indonesia. Berdiri sejak 1969, bisnis KORINDO berkembang pesat berkat tata kelola berwawasan lingkungan dan kedaerahan.

Ini bisa kita lihat dari banyaknya lini produk yang dihasilkan. Mulai dari kayu lapis (sejak 1979), kertas (1984), kayu (1993), perkebunan kelapa sawit (1995), hingga yang termutakhir penanaman padi (2016).



Mayoritas pelanggan KORINDO berasal dari berbagai negara lintas benua seperti Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Oleh karenanya, pundi-pundi devisa hasil ekspor senantiasa mengalir dan mengucur deras ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Unit usaha KORINDO pada umumnya tersebar di Kawasan Timur Indonesia. Mulai dari Buru dan Halmahera di Maluku, hingga Merauke dan Boven Digoel di Papua. Di tiap-tiap daerah yang dieksplorasi, KORINDO selalu menerapkan prinsip Kesehatan yang Baik untuk Sesama.

Prinsip itu termaktub jelas pada tiga misi yang diusung KORINDO. Salah satunya berbunyi:

Secara aktif meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pengembangan sosial yang sistematis dan berkelanjutan.

Sebagaimana organisasi profesional pada umumnya, penetapan misi bukanlah perkara asal jadi. Misi dibuat sebagai koridor dan penentu arah gerak perusahaan. Ketika kualitas hidup manusia yang dijadikan cita-cita, jelaslah bahwa KORINDO bukan korporasi yang berorientasi pada laba semata, tetapi juga berkiblat pada kesejahteraan warga dan lingkungan di sekitarnya.

Sebelum saya ceritakan upaya apa saja yang sudah dilakukan KORINDO untuk meningkatkan kualitas kesehatan di daerah pedalaman, mari kita berkenalan dengan perusahaan yang telah mempekerjakan lebih dari 30.000 orang karyawan ini melalui sajian video berikut.



Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Ya, peribahasa itu selalu dipegang teguh KORINDO dan dibuktikan dengan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Akan tetapi, program ini bukanlah program santunan atau bantuan biasa. Saking seriusnya, KORINDO sampai menatanya ke dalam lima pilar yang mencakup seluruh sendi kehidupan manusia: pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Keren, kan?

Namun, kali ini saya tidak akan membahas semuanya. Nanti artikel ini jadi terlalu panjang untuk Anda kunyah. Sesuai pokok gagasan yang terhampar di alinea pembuka, saya akan mengudar satu ihwal saja. Kesehatan.

Jadi, apa yang sudah dilakukan KORINDO di bidang kesehatan? Banyak! Saya akan mengawali dari yang paling dasar: fasilitas kesehatan.



Tahukah, Kawan? Sekitar 352 kilometer ke arah selatan dari ibukota Papua, Jayapura, ada sebuah kabupaten tertinggal bernama Boven Digoel. Luas wilayahnya sekitar 27.108 km2, atau setara dengan 40 kali lipat luas Jakarta.

Meski luasnya berkali-kali lipat, jangan sekali-kali kamu sandingkan kapasitas ekonominya dengan ibukota. Jauh!

Pada 2019, BPS mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Boven Digoel “hanya” sekisar Rp4,89 triliun. Dengan kata lain, perlu 581 kali salinan Boven Digoel untuk menyamai capaian ekonomi Jakarta yang senilai Rp2.840,83 triliun.

Sebagai korporasi sawit yang berbisnis di Boven Digoel, KORINDO paham betul apa arti kapasitas ekonomi bagi kesehatan masyarakat. Maknanya, dengan kondisi ekonomi serba-sulit, sudah pasti kualitas fasilitas kesehatan jauh dari kata mumpuni. Jangankan berobat, untuk makan saja mesti pontang-panting.



Oleh sebab itulah KORINDO berinisiatif mendirikan fasilitas kesehatan bernama Klinik Asiki. Klinik yang namanya diambil dari desa tempat mereka berpraktik, sebetulnya sudah berdiri sejak 1994. Seiring waktu berjalan, kebutuhan warga untuk mengakses fasilitas kesehatan berkualitas semakin bertambah.

Pada 2016, klinik ini diperluas dan dibangun kembali hingga selesai pada 2 September 2017. Kini, luas lahannya menjadi 2.929 m2, yang di atasnya berdiri bangunan bertingkat seluas 1.270 m2. Itu setara dengan rumah sakit besar, Kawan!

Tidak hanya luas, layanan kesehatannya juga lengkap dan berkualitas. Mulai dari layanan dokter umum, unit gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, penunjang medis, penunjang non-medis, asuhan keperawatan, rujukan, hingga BPJS Kesehatan.

Fasilitasnya pun tidak kalah lengkap. Ada ruang bedah minor, apotek, dua puluh dua tempat tidur rawat inap, ruang bersalin, nifas, dan rawat bayi, hingga poli kandungan dan gigi. Dengan kata lain, sebagian besar kebutuhan dasar kesehatan warga Boven Digoel sudah tercakupi.

Bagaimana dengan dokternya? Tenang. Ada dokter umum yang selalu berjaga-jaga. Secara berkala, Klinik Asiki juga mendatangkan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter anak untuk menangani keluhan pasien maupun konsultasi khusus seperti masalah kehamilan, ibu, dan balita.



Memapah tegar di tepi sempadan. Itulah yang dicita-citakan KORINDO ketika membangun Klinik Asiki. Semula, warga Boven Digoel mesti menempuh jarak 3—12 jam perjalanan ke kabupaten seberang untuk memperoleh layanan kesehatan. Kini, mereka tidak perlu berpeluh keringat karena pusat kesehatan berkualitas sudah tersedia di tengah-tengah mereka.

Bicara soal kualitas, Klinik Asiki memang jempolan. Buktinya, klinik ini dinobatkan sebagai Klinik Terbaik se-Papua dan Papua Barat pada 2017 dan 2018 oleh BPJS Kesehatan. Jumlah warga yang mendapat pelayanan kesehatan juga kian banyak. Saat ini, lebih dari 10.000 pemegang kartu BPJS Kesehatan sudah merasakan layanan kesehatan Klinik Asiki.

Capaian ini tidak membuat KORINDO berpuas diri. Inovasi terus dilakukan kendati kondisi geografis diliputi banyak tantangan. Bahkan, tenaga medis Klinik Asiki tidak sungkan-sungkan menjemput bola—mendatangi ibu hamil yang berada di pelosok kampung di Boven Digoel.

Sebab Klinik Asiki sadar, angka kematian ibu (AKI) di daerah pedalaman jauh lebih besar dibanding perkotaan. Kementerian Kesehatan mencatat, AKI Papua pada 2018 mencapai 75 kasus. Oleh karenanya, tim medis Klinik Asiki rela turun lapang demi menekan AKI, khususnya di wilayah Boven Digoel.

Kalau boleh jujur, ada dua alasan mengapa AKI di Papua begitu tinggi. Pertama, masalah budaya. Warga pedalaman Papua berkeyakinan lebih baik melahirkan di tenda ketimbang di klinik atau puskesmas.

Padahal, melahirkan tanpa bantuan tenaga dan alat medis terbukti berbahaya. Harapan hidup seorang ibu saat melahirkan bakal semakin rendah. Sedih rasanya membayangkan seorang ibu, di tengah hutan, tanpa satu pun bidan atau dokter, mesti meregang nyawa sendirian.

Kedua, tantangan geografis. Boven Digoel ialah daerah yang dikelilingi hutan dan pegunungan. Meskipun Klinik Asiki sudah hadir di desa Asiki, masih ada saja warga, terutama yang tinggal di tengah hutan, merasa kesulitan menjangkau pusat kesehatan itu.



Itulah mengapa, tenaga medis Klinik Asiki tidak segan-segan turun ke lapangan demi mengajak ibu hamil supaya bersalin di Klinik Asiki. Dengan bantuan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas, keselamatan dan kesehatan ibu dan anak selama persalinan bisa lebih terjaga.

O ya, satu hal lagi. Setiap warga asli Papua yang berobat di Klinik Asiki, entah itu karena kurang enak badan, ibu hamil, ataupun pasien rawat inap; seluruhnya dibebaskan dari tanggungan biaya, alias cuma-cuma.

Betul. Anda tidak salah baca: GRATIS!

Ini bagian dari komitmen KORINDO untuk menyejahterakan kehidupan sosial dan menjaga kesehatan warga Papua. Untuk urusan kesehatan, KORINDO tidak hitung-hitungan. Setiap warga Papua berhak mendapat fasilitas kesehatan yang layak tanpa perlu mengeluarkan biaya. Titik.



Berkat kesungguhannya meningkatkan kualitas kesehatan di Boven Digoel, tidak heran bila Klinik Asiki kembali dinobatkan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terbaik oleh BPJS Kesehatan pada 2019. Kali ini bukan hanya se-Papua dan Papua Barat saja, tetapi seluruh Indonesia. Ya, Klinik Asiki adalah klinik terbaik di Indonesia!

Dampak peningkatan fasilitas kesehatan warga Papua bisa kita tengok dari sajian data. Pada 2019, AKI di Papua berkurang, dari semula 75 kasus menjadi 66 kasus. Di Klinik Asiki sendiri, sepanjang 2015—2018, tidak ada satu pun kasus kematian ibu melahirkan.


Lantas, bagaimana dengan pandemi korona?

Isu kesehatan, apalagi sebesar pandemi korona, tidak luput dari perhatian KORINDO. Belum lama ini KORINDO memberikan bantuan 3.500 unit Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat untuk tenaga medis di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Papua, yakni Boven Digoel, Merauke, dan Mappi.

Tidak hanya tenaga medis, masyarakat Papua juga diberikan bantuan 120.000 unit masker gratis untuk mencegah penularan virus korona. Rinciannya, 50.000 masker untuk warga Boven Digoel, 50.000 masker untuk penduduk Merauke, dan 20.000 masker untuk masyarakat Mappi.



Itulah bukti komitmen KORINDO dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerah pedalaman.




Upaya KORINDO meningkatkan kualitas kesehatan di Boven Digoel seyogianya menjadi acuan bagaimana semestinya pihak swasta bersikap. Mengejar profit boleh-boleh saja, asalkan aspek sosial, kemanusiaan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah tertinggal. 

Usaha KORINDO memapah ketegaran warga Papua terbukti nyata. Berbekal koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, KORINDO membuktikan kepada kita bahwa menghadirkan senyum sehat bagi warga pedalaman bukan lagi impian belaka.



Sekarang, saya ajak Anda berandai-andai, menerka-nerka, atau menduga-duga. Jika semua korporasi di daerah tertinggal melakukan hal serupa, bolehlah kita optimis. Ketimpangan kualitas kesehatan di daerah pedalaman lambat laun akan terpangkas. Asalkan dilakukan secara tekun, konsisten, dan berkelanjutan.

Jangan lupa, sebanyak apa pun harta yang kita punya, semua tiada berarti tanpa kesehatan tubuh dan ketegaran raga. KORINDO telah mengajarkan kita, kesehatan harus ditempatkan di depan keuangan. Sebab KORINDO tahu, saat kesehatan diletakkan pada nomor urut satu, barulah bangsa ini bisa maju. [Adhi]

*** 

Artikel ini diikutsertakan dalam KORINDO Blog Competition 2020 bertema Meningkatkan Kualitas Kesehatan di Daerah Pedalaman. Tautan artikel ini sudah disebar melalui akun media sosial penulis, baik Instagram, Twitter, maupun Facebook.

Foto dan video bersumber dari situs dan akun YouTube milik KORINDO. Infografis diolah secara mandiri oleh penulis.

Senarai Rujukan:


[1] Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2015 – 2035. [https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html, diakses 27 September 2020]

[2] Badan Pusat Statistik Boven Digoel. 2020. PDRB Kabupaten Boven Digoel Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019. [https://bovendigoelkab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/04/7/pdrb-kabupaten-boven-digoel-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-2019.html, diakses 27 September 2020]

[3] Badan Pusat Statistik Jakarta. 2020. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2019. [https://jakarta.bps.go.id/indicator/52/55/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-.html, diakses 27 September 2020]

[4] Beritasatu. 2020. Jokowi Sebut Pandemi COVID-19 Akibatkan Ruralisasi. [https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/679939/jokowi-sebut-pandemi-covid19-akibatkan-ruralisasi, diakses 27 September 2020]

[5] Darwin, M dan Tukiran. 1991. “Penggunaan Hasil Sensus untuk Estimasi Urbanisasi” dalam Jurnal Populasi Vol. 1 (hlm. 72). Jakarta.

[6] Kementerian Kesehatan. 2020. Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

[7] KORINDO. 2017. KORINDO CSR Report 2017: Continuously Working for a Better Society. Jakarta: KORINDO.

[8] KORINDO. 2018. Klinik Asiki Menjadi Klinik Terbaik Se-Papua. [https://korindonews.com/korindo-asiki-clinic-named-the-best-clinic-in-papua/?lang=id, diakses 27 September 2020]

[9] KORINDO. 2019. Klinik Asiki Berhasil Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak di Boven Digoel. [https://korindonews.com/asiki-clinic-manages-to-reduce-maternal-and-child-mortality-rate-in-boven-digoel/?lang=id, diakses 27 September 2020]

[10] KORINDO. 2020. Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Papua, KORINDO Group Bantu Ribuan APD. [https://korindonews.com/gallery/korindo-donates-ppe-hazmat-suits-to-hospitals-in-papua/?lang=id, diakses 27 September 2020]

[11] KORINDO. 2020. KORINDO Group Kirimkan Bantuan 120.000 Masker ke Papua. [https://korindonews.com/gallery/korindo-group-donates-120000-masks-to-papua/?lang=id, diakses 27 September 2020]

[12] KORINDO. 2020. One Steap Ahead Vol. 4 Edisi 6 – Maret 2020: Ini Adalah Awal dari Perubahan. Jakarta: KORINDO.

[13] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

[14] Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

0 komentar:

Kebutuhan Pokok itu Bebas Asap Rokok, Bukan Rokok!







Baru-baru ini oknum Ketua RT di Kampung Pulo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, dilabrak oleh warganya sendiri lantaran meminta jatah uang rokok dari dana bantuan langsung tunai (BLT).

Warga geram karena uang sebesar Rp600 ribu per bulan yang semestinya mereka terima untuk menyambung nyawa selama pandemi korona, malah disunat oleh tetuanya sendiri dengan dalih ingin sebat.

Sudahlah berdosa, cepat mati pula. Ada-ada saja.


*** 

Kabar menggelikan sekaligus menyedihkan itu diunggah Detik pada Sabtu, 2 Mei 2020 lalu. Saya sebut menggelikan karena rupanya masih ada saja pengayom masyarakat yang berperilaku jahat meskipun paham betul nasib warganya tengah melarat.

Saya merasa geli lantaran kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sesi #CloseTheDoor Corbuzier Podcast, pandemi korona itu ibarat peperangan atau pertempuran. Dalam situasi menegangkan, bagaimana mungkin seorang pemimpin yang tugasnya pasang badan malah tega berganti jubah menjadi seorang lawan?

Atau jangan-jangan, oknum Ketua RT Kampung Pulo sedang lelah dirundung pusing melihat warganya yang bersikap ogah-ogahan saat diminta menerapkan protokol kesehatan. Daripada pening, mending ngudud sekalian. Dua kalimat tadi jangan diambil hati, Kawan! Guyon saja.

Meski begitu, berita di atas juga terdengar begitu menyedihkan. Betapa tidak? Saya sedih melihat fakta bahwa ternyata kebutuhan pokok kita adalah rokok. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pemuka kampung mengorupsi duit rakyat jelata hanya demi menyulut batang asap?

Yah, memang seperti itulah elegi bangsa kita. Hanya karena urusan sebat sampai tega mengambil hak warga yang sedang tertimpa derita. Apa pun kausanya, rokok atau bukan, hukum perlu ditegakkan dengan seadil-adilnya.




Sekarang, mari kita berandai-andai atau menduga-duga. Jika dana BLT diterima warga secara penuh atau utuh, apakah pasti digunakan untuk membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan dalam rangka menjaga kesehatan tubuh? Sayang sekali, jawabannya tidak.

Fakta miris itu diungkap oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkana, seperti dikutip Okezone (24/08). Menurut Mukhaer, masih banyak dana BLT, terutama yang diterima oleh kepala rumah tangga, digunakan untuk mengonsumsi rokok.

Bukannya membeli beras, susu, atau popok, eh, malah dibelikan rokok. Sudah susah-payah dibantu, uangnya malah digunakan untuk meracuni paru-paru. Ajaib, kan?

Fenomena ini, kata Mukhaer lagi, berkaitan erat dengan fakta bahwa 70 persen perokok di Indonesia berasal dari barisan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Bagi mereka, makan nomor dua, udud nomor satu. Ini jelas keliru!

Senada dengan riset Mukhaer, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkap hal yang sama. Dalam rilis BPS bertajuk Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2020, disebutkan bahwa rokok kretek filter menjadi penyumbang garis kemiskinan tertinggi setelah beras.

Kalau beras, kita mafhum. Kawan saya pernah berseloroh, katanya, kalau belum makan nasi sama saja belum makan. Saya paham. Karena saya juga begitu.

Tapi kalau rokok? Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala.




Di perdesaan, masih kata BPS, kontribusi rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan mencapai 10,98 persen. Sedangkan di perkotaan, sumbangsihnya lebih besar lagi, yakni sekisar 12,16 persen.

Apa artinya? Jika ada sepuluh orang warga berpenghasilan rendah menghentikan kebiasaan merokoknya, maka dapat dipastikan ada satu atau dua orang di antara mereka yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Hanya saja, tampaknya saudara kita lebih betah hidup di bawah garis kemiskinan, asalkan tetap merokok. Padahal, pada tiap-tiap bungkus rokok sudah terpampang kalimat mengerikan: merokok membunuhmu.

Kalimat tadi bukan dipasang secara kebetulan atau asal-asalan. Kata-kata itu dilekatkan dengan tujuan memberi peringatan kepada perokok bahwa produk olahan tembakau itu sesungguhnya mematikan. Lebih mematikan ketimbang virus korona, bahkan!

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkap sekitar 90 persen penyakit kanker paru disebabkan oleh paparan asap rokok. Mula-mula batuk-batuk, lama-lama sesak napas akut. Mula-mula serak-serak, lama-lama mati mendadak.

Peluang sembuh dari kanker paru juga sangat tipis, Kawan! Kata IDI lagi, hanya ada satu dari lima penderita kanker paru yang sembuh dan bertahan hidup. Sementara sisanya terpaksa menjumpai batu nisan lebih cepat dari kebanyakan orang.

Kalaulah fakta di atas belum juga membuatmu jera, coba baca kalimat di bawah pelan-pelan:

Setiap tahun ada 225.700 orang Indonesia yang mati sia-sia gara-gara merokok. Andakah berikutnya?

Kalimat yang disampaikan World Health Organization (WHO) pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, 31 Mei 2020 lalu, mungkin perlu dilekatkan juga pada bungkus rokok. Termasuk nomor urutnya sekalian. Supaya perokok kapok, atau minimal, tidak mempengaruhi orang lain untuk merokok dan mengembuskan asap rokok sembarangan.




Namun sebelum itu, seyogianya kita pahami terlebih dahulu, faktor apa yang menyebabkan perokok sulit menghentikan kebiasaan buruknya. Bahkan sampai rela mengorbankan kebutuhan pokoknya hanya demi mengulum batang rokok.

Dari sana, barulah kita bisa menentukan langkah, solusi dan upaya apa yang tepat dan cepat untuk mencegah bahaya merokok.


Mengapa Rokok Bisa Mengalahkan Bahan Pokok?

“Faktor yang utama adalah harga. Biaya membeli sebatang rokok lebih murah ketimbang sebungkus mi instan.”

Pernyataan itu dilontarkan oleh peneliti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Nurul Nadia Luntungan, dalam talkshow Ruang Publik KBR bertema “Pandemi: Kebutuhan Pokok vs Kebutuhan Rokok” pada 26 Agustus 2020.

Itulah mengapa, lanjut Nurul, perokok beranggapan, daripada menyantap mi instan, lebih baik mengisap rokok. Selain itu, zat adiktif dalam rokok juga bisa memberikan efek kenyang sesaat, sehingga perokok lebih tahan lapar ketimbang mereka yang tidak merokok.




Faktor kedua, yang menurut Nurul tidak kalah penting, ialah lingkungan. Fakta mengatakan, tujuh dari sepuluh pria dewasa di Indonesia adalah perokok. Artinya, laki-laki yang tidak merokok bisa dikategorikan sebagai kaum minoritas. Cadas!

Pengalaman Nurul membuktikan, tantangan terbesar bagi perokok insaf yang tengah berupaya berhenti merokok adalah godaan. Keluar rumah, lihat orang merokok. Pergi ke kantor, bertemu orang merokok. Rokok lagi, rokok lagi.

Lingkungan seperti itu, kata Nurul, adalah lingkungan toxic. Dengan kata lain, lingkungan beracun yang sangat tidak bersahabat bagi mereka yang tengah melepaskan diri dari jerat candu rokok.

Faktor terakhir adalah penetrasi iklan. Meski sekarang sudah jauh berkurang, dalam kerak-kerak ingatan kita masih terngiang betapa jantannya sosok pemeran bintang iklan rokok tempo dulu.

Itu sebabnya, hingga saat ini rokok masih diasosiasikan banyak orang sebagai produk jempolan yang melambangkan maskulinitas pria dewasa. Anggapan ini sebenarnya salah kaprah jika bercermin pada fakta begitu banyak jenis penyakit yang ditimbulkan asap rokok.

Meski diliputi banyak tantangan, tidak semestinya kita angkat tangan. Kita harus menyadarkan pencandu rokok, bahwa kebutuhan pokok itu bebas asap rokok, bukan rokok!

Untungnya, semboyan itu dipegang teguh oleh M. Nur Kasih selaku Ketua RT 1/RW 3 Kampung Bebas Asap Rokok dan Covid-19, Kebun Pala, Cililitan, Jakarta Timur. Nur, bersama segenap perangkat kampung, gigih berperang melawan asap rokok.

“Sejak 18 Juli 2020, kami mendeklarasikan Kampung Bebas Asap Rokok. Di sini, kami mengimbau sekaligus melarang warga merokok di dalam rumah,” ujar Nur.

Kepedulian terhadap generasi masa depan adalah alasan Nur menciptakan Kampung Bebas Asap Rokok. Bukan apa-apa, menurut Nur, anggota keluarga di rumah, khususnya anak-anak, semestinya berhak menghirup udara segar, bukan asap rokok.

Ketika, katakanlah, kepala keluarga merokok di dalam rumah, maka risikonya tidak ditanggung oleh dirinya saja. Anak-anak rentan menjadi perokok pasif, yang menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), berpotensi mengidap kanker empat kali lebih tinggi dibanding orang yang tidak terpapar asap rokok.




Apa yang menjadi perhatian Nur memang bukan tanpa alasan. Data terkini milik Global Youth Tobacco Survey (2019) menunjukkan bahwa 40,6 persen remaja berusia 13-15 tahun, 2 dari 3 anak laki-laki, dan 1 dari 5 anak perempuan; mengaku sudah pernah mengisap rokok.

Hal itu senada dengan udaran Kementerian Kesehatan yang menyatakan tingkat prevalensi merokok remaja berusia 10-19 tahun terus meningkat. Pada 2018, tingkat prevalensinya mencapai 9,1 persen, atau meningkat dibanding 2013 yang mencatat angka 7,2 persen.

Jika tidak ada upaya pembatasan yang terstruktur, masif, dan sistematis untuk membatasi peredaran rokok; bukan tidak mungkin angka-angka tersebut akan jauh lebih memprihatinkan pada masa depan. Dan, upaya itu mau tidak mau harus kita lakukan sekarang juga!


Upaya Membatasi Peredaran Rokok

“Rokok memang barang legal, tetapi peredarannya wajib dikendalikan,” ujar Nurul.

Apa yang Nurul katakan memang benar. Cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan rokok ialah dengan membatasi peredarannya. Rokok tidak boleh didapatkan dengan begitu mudah, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak.

Kalau boleh jujur, sebenarnya Pemerintah tidak tinggal diam. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN Tahun 2021, Pemerintah terus melakukan penyesuaian tarif cukai rokok. Pada tahun depan, target penerimaan cukai rokok dicanangkan naik sebesar 3,6 persen dibanding 2020.

Hanya saja, apakah kenaikan tarif cukai rokok saja cukup? Jelas tidak! Meskipun tarif cukai ditingkatkan setiap tahun, jumlah perokok aktif masih saja bertambah. Tahun ini saja, tarif cukai rokok sudah dinaikkan hingga 23 persen.

Namun, apa yang terjadi? Jangankan uang tabungan, dana BLT saja digunakan untuk membeli rokok, bukan kebutuhan pokok. Ini yang patut kita garis bawahi.

Kenaikan tarif cukai rokok memang perlu. Akan tetapi, kebijakan itu harus dibarengi dengan upaya pembatasan peredaran rokok. Menurut hemat saya, ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah.




Pertama, membatasi akses rokok dengan menerapkan rezim perizinan kepada penjual rokok. Dengan kata lain, pedagang mesti mengajukan izin kepada Pemerintah terlebih dahulu sebelum beroleh tiket menjual rokok. Sama seperti minuman keras, misalnya, tidak semua orang bisa menjual barang haram itu kepada masyarakat.

Hal ini bertujuan agar peredaran rokok di masyarakat dapat diminimalisasi. Bukan seperti saat ini, ketika semua orang bebas mengakses dan membeli rokok. Rokok hanya dijual oleh pihak atau pedagang tertentu saja, bukan sebebas-bebasnya.

Mengapa demikian? Karena satu-satunya hal yang mendorong anak-anak untuk merokok adalah bebasnya perederan rokok di pasaran. Belanja ke warung sebelah, jual rokok. Pergi ke minimarket, ada rokok. Di mana-mana ada rokok.

Kondisi seperti inilah yang mesti diubah oleh Pemerintah, dengan cara menerapkan izin penjualan rokok tadi. Cara seperti ini sudah diterapkan oleh Afrika Selatan selama pandemi korona. Mau jual rokok, izin dulu!




Nah, jika landasan hukum sudah diketok palu, maka langkah yang kedua adalah memperberat syarat untuk mendapat izin penjualan rokok. Tujuannya tentu saja supaya penjual rokok diberi disinsentif sebesar-besarnya, agar berpikir dua kali ketika ingin menjual rokok.

Misalnya, begini. Pedagang yang berhak memperoleh izin penjualan rokok adalah mereka yang memiliki lokasi usaha jauh dari pemukiman warga. Selain itu, produk rokok juga tidak boleh dipamerkan di rak kaca atau etalase yang bisa terlihat oleh pembeli.

Cara seperti ini sudah lebih dulu dilakukan oleh negara tetangga kita, Singapura. Penjual rokok menyimpan produknya di tempat tertutup, agar pembeli tidak terpancing dan terpantik hasratnya untuk membeli rokok.

Pedagang rokok juga tidak diperkenankan memberi tanda atau papan berkalimat “di sini menjual rokok”. Pembeli rokoklah yang harus bertanya kepada penjual, “apakah di sini menjual rokok?”

Langkah ini akan memantik budaya “malu merokok”, seperti lazim ditemukan di berbagai negara maju. Mereka sadar, rokok itu berbahaya dan berdampak buruk, sehingga orang yang ingin merokok pun seakan harus mengasingkan diri terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, lama-lama juga bosan sendiri.




Cara yang terakhir adalah melarang iklan rokok, baik melalui televisi, media daring, maupun papan reklame. Tanpa terkecuali!

Generasi muda kita tidak boleh lagi tertipu oleh kegagahan atau kejantanan yang kerap diasosiasikan dalam setiap materi iklan rokok.

Sebab anggapan itu sungguh berbahaya. Mereka pikir merokok itu gagah, padahal salah. Mereka pikir merokok itu jantan, padahal penyakitan. Mereka pikir merokok itu keren, padahal cemen.

Jika salah kaprah itu tertanam lekat-lekat di alam bawah sadar generasi muda, habislah bangsa kita. Maka jangan heran apabila ada oknum ketua RT yang tega memalak dana BLT warganya sendiri, seperti yang dikisahkan di awal artikel ini, hanya gara-gara kecanduan nikotin. Sungguh menggelikan dan mengerikan.

Jika ketiga langkah itu diterapkan, bolehlah kita optimis menatap masa depan. Sekali lagi, kuncinya adalah mengendalikan peredaran. Sebab kita tidak ingin generasi emas yang digadang-gadang menjadi macan dunia pada 2045 kelak, malah penyakitan gara-gara asap rokok gagal kita kendalikan.

Lalu, bagaimana dengan nasib perokok? Ah, sudahlah, Kawan. Percayalah, rokok itu ibarat mantan. Enyahkanlah dari perasaan, pikiran, dan pandangan. Anda tidak ingin mendiami liang lahat cepat-cepat, bukan? [Adhi]

*** 

Saya sudah berbagi pengalaman pribadi untuk #putusinaja hubungan dengan rokok atau dorongan kepada pemerintah untuk #putusinaja kebijakan pengendalian tembakau yang ketat. Anda juga bisa berbagi dengan mengikuti lomba blog serial #putusinaja yang diselenggarakan KBR (Kantor Berita Radio) dan Indonesian Social Blogpreneur ISB. Syaratnya, bisa Anda lihat di sini.

Tautan artikel ini sudah ditayangkan di Twitter dan Facebook penulis.

Senarai Rujukan:

[1] Talkshow “Pandemi: Kebutuhan Pokok vs Kebutuhan Rokok”, akun YouTube Kantor Berita Radio (2020);

[2] Media Informasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Banyak yang Tidak Tahu, Perokok Pasif Ternyata 4 Kali Lipat Berisiko Terkena Kanker (2019);

[3] Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Indonesia: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 (2020);

[4] Okezone.com, Dana BLT Banyak Dipakai untuk Beli Rokok, Gimana Nih? (2020);

[5] Detiknews.com, Ketua RT di Tangerang Minta Jatah Rokok dari Bansos yang Diterima Warga (2020);

[6] World Health Organization Indonesia: Pernyataan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020 (2020)

0 komentar: